KabarKalimantan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen kuatnya dalam transparansi pengelolaan keuangan. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri dan memberikan arahan pada acara exit meeting, Senin (22/9/25) bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan belanja daerah. Temuan serta rekomendasi BPK menjadi landasan untuk mendorong perbaikan dan akuntabilitas di lingkungan Pemprov Kalbar.
Komitmen Kuat Pemprov Kalbar untuk Akuntabilitas
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami secara mendalam setiap temuan BPK. Ia memperingatkan agar tidak ada OPD yang menunda atau mengabaikan permintaan dari tim pemeriksa.
“Pemeriksaan ini bukan semata evaluasi, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” jelas Gubernur. Ia berharap seluruh catatan BPK ditindaklanjuti dengan serius, bukan hanya sekadar kewajiban formal.
Gubernur Minta OPD Bersikap Proaktif dan Kooperatif
Ria Norsan juga secara tegas meminta para Kepala Perangkat Daerah untuk bersikap proaktif, terbuka, dan kooperatif. Dengan memberikan data, dokumen, serta klarifikasi yang dibutuhkan, proses pemeriksaan BPK akan berjalan lebih lancar dan efektif.
“Saya yakin, dengan kerja sama yang solid antara BPK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kita mampu memperkuat pondasi pembangunan, menjaga integritas pengelolaan keuangan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Sinergi antara Pemprov dan BPK ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini bukan hanya sebatas kepatuhan, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan optimal demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kalbar.
