KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan Kalbar dalam mengendalikan inflasi sekaligus mendorong inovasi pembiayaan pembangunan.
Dua penghargaan yang diraih yakni Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Entrepreneur Government melalui creative financing tahun 2026, serta Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026 di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian menegaskan peran Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, termasuk melalui instrumen pengendalian anggaran dan evaluasi APBD.
Baca Juga : Wagub Kalbar Krisantus Desak Percepatan Operasional Pelabuhan Kijing
Tito juga menekankan pentingnya apresiasi bagi daerah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi.
Menanggapi capaian tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak, bukan semata keberhasilan pemerintah provinsi.
“Ini menjadi motivasi besar bagi kami. Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah keberhasilan pengendalian inflasi. Sepanjang 2025, inflasi Kalbar tercatat rendah di angka 1,85 persen atau berada dalam kategori terkendali.
Sementara pada awal 2026, inflasi meningkat di kisaran 3,0 hingga 3,3 persen, yang dinilai sebagai dampak musiman dari momen hari besar keagamaan dan nasional.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar menjalankan berbagai langkah konkret, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, hingga monitoring harga langsung di pasar-pasar rakyat. Upaya ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Stabilitas inflasi tersebut turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Ekonomi Kalbar tumbuh dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025, dan diproyeksikan tetap berada di atas 5 persen pada 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan investasi serta transformasi digital di sektor UMKM.
Sejumlah indikator ekonomi digital juga menunjukkan tren positif, di antaranya penggunaan QRIS yang meningkat hingga 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, serta kredit UMKM yang naik sebesar 2,67 persen.
Norsan turut menjelaskan, melalui konsep entrepreneur government, pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dengan memanfaatkan sumber pembiayaan inovatif di luar APBD serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan.
Di sektor sosial, angka kemiskinan di Kalbar juga menunjukkan tren penurunan dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025.
Kendati demikian, ia mengakui sektor ketenagakerjaan masih menjadi tantangan, dengan tingkat pengangguran yang relatif stagnan di kisaran 4,23 persen.
Ke depan, Norsan mengatakan Pemprov Kalbar mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui optimalisasi program CSR perusahaan dan penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja.
“Tantangan kita adalah memastikan pertumbuhan ekonomi ini mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama pembangunan,” tegasnya.
Meski meraih prestasi di tingkat provinsi, Ria Norsan mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Kalbar untuk terus berinovasi, terutama dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan tata kelola keuangan daerah. (*)
