KabarKalimantan.id – Kalimantan Barat kembali mencatat capaian membanggakan di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Kalbar berhasil meraih peringkat keempat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dengan kategori tinggi dan menjadi provinsi dengan nilai demokrasi terbaik di Pulau Kalimantan.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI 2025 yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kamis (21/5/2026).

Kalbar mencatat skor IDI sebesar 86,17, menempatkannya dalam jajaran empat besar nasional dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B. Harmadi.

Dalam keterangannya, Ria Norsan menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa iklim demokrasi di Kalimantan Barat berjalan dengan baik dan kondusif.

Baca Jaga : Festival Olahraga Tradisional Kalbar 2026 Hidupkan Semangat Budaya dan Kebersamaan

“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka,” ujarnya.

Menurut Norsan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan demokrasi yang sehat.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor yang turut memengaruhi kualitas demokrasi daerah.

“Salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09 dan ke depan target kita bisa mencapai 75,” katanya.

Ria Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus memperkuat pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna menjaga demokrasi yang inklusif dan bermartabat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, mengatakan evaluasi IDI menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Evaluasi IDI dilakukan secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen resmi yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia, mencakup aspek kebebasan sipil, hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi