KabarKalimantan.id – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kalimantan Barat dimanfaatkan sebagai momentum untuk menegaskan arah besar pembangunan pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.

Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan secara merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gubernur Ria Norsan menekankan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama pembangunan daerah.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan hari ini akan menentukan masa depan Kalbar.

“Hardiknas ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memastikan tidak ada anak Kalimantan Barat yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan,” ujarnya.

Baca Juga : LONTONG Sukadana Pecahkan Rekor Dunia, Ria Norsan Sebut Kuliner Kalbar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang mulai berjalan dalam satu tahun terakhir.

Salah satunya adalah Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) yang diluncurkan sejak 100 hari kerja dengan anggaran sekitar Rp210 miliar.

Program ini menjangkau ratusan ribu pelajar. Hingga triwulan III 2025, tercatat lebih dari 484 ribu siswa SMA/SMK/SLB negeri dan swasta telah menerima manfaat, dengan sekitar 113 ribu siswa menjadi penerima aktif dalam skema berjalan.

Kebijakan ini juga membawa perubahan signifikan dengan mulai menyasar sekolah swasta, yang sebelumnya kerap terpinggirkan dalam kebijakan pendidikan. Dampaknya dirasakan di berbagai daerah, mulai dari Kota Pontianak hingga wilayah perbatasan seperti Kapuas Hulu, terutama dalam menekan angka putus sekolah.

Selain bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus. Pada Hardiknas 2025, Pemprov Kalbar meresmikan 11 sekolah baru yang tersebar hingga ke daerah terpencil dan perbatasan.

Langkah ini menjawab kendala akses geografis yang selama ini menjadi hambatan utama.

Perbaikan sarana pendidikan turut dilakukan melalui program rehabilitasi dan revitalisasi.

Sepanjang 2025, sebanyak 52 sekolah mendapat perbaikan, menyasar kondisi bangunan rusak sedang hingga berat.

Memasuki 2026, Pemprov Kalbar menargetkan peningkatan penerima bantuan pendidikan hingga sekitar 130 ribu siswa, disertai penguatan pendidikan vokasi dan penurunan angka putus sekolah.

Selain pendidikan formal, pemerintah juga mendorong optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta perluasan akses melalui program Internet Rakyat.

Langkah ini bertujuan membuka akses pembelajaran yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat usia produktif yang belum menyelesaikan pendidikan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pendidikan Kalbar kini bertumpu pada dua strategi utama, yakni perluasan akses dan peningkatan kualitas.

Pendekatan ini tidak hanya menyasar usia sekolah, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam satu tahun pertama kepemimpinan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, perubahan memang belum sepenuhnya terlihat secara menyeluruh.

Namun arah kebijakan mulai terbentuk jelas membuka akses seluas-luasnya sekaligus menyiapkan kualitas pendidikan untuk masa depan.

Sementara itu, sebelumnya diberitakan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah, termasuk di wilayah pesisir dan terpencil.

Dirinya menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh hanya berpusat di perkotaan.

“Kami ingin memastikan sekolah di wilayah pesisir dan terpencil mendapatkan perhatian yang sama, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pembelajaran,” ujarnya.

Di sektor vokasi, pemerintah mendorong keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja.

Krisantus menekankan pentingnya kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri serta fasilitas praktik yang memadai agar lulusan SMK siap kerja.

Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan Sekolah Rakyat, yang menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Program ini menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama sebagai solusi bagi mereka yang sebelumnya terputus dari sistem pendidikan formal.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan Sekolah Unggul Garuda untuk mencetak talenta berprestasi. Sekolah berasrama tingkat SMA ini dirancang dengan standar tinggi, dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.

Di Kabupaten Mempawah, lahan seluas sekitar 24 hektare telah disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Upaya di sektor pendidikan mulai berdampak pada indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2025. (*)