KabarKalimantan.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilengkapi dengan alat rapid test guna memastikan makanan yang dibagikan aman dikonsumsi. Langkah ini dinilai sebagai standar baru yang akan diterapkan di seluruh SPPG di Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Ia menyinggung kasus ratusan siswa keracunan menu MBG di Banggai, Sulawesi Tengah, yang dipicu oleh masalah pada pemasok bahan makanan.
“Kasus di Banggai menunjukkan pentingnya seleksi pemasok. Karena itu, rapid test menjadi salah satu instrumen penting untuk menguji makanan yang sudah dimasak sebelum didistribusikan,” kata Dadan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar seluruh SPPG dilengkapi dengan alat rapid test sebagai bentuk pencegahan keracunan. Ia menegaskan, Polri sudah lebih dulu menerapkan kebijakan ini di sekitar 600 SPPG yang mereka kelola.
“Bangunan yang dikelola Polri memenuhi standar yang baik. Sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu. Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama,” tegas Dadan.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga memuji pengelolaan SPPG Polri. Menurutnya, hingga kini tidak ada laporan kasus keracunan dari dapur bergizi gratis yang mereka jalankan.
“Tidak penting siapa yang memiliki dapur, apakah politisi, Polri, atau TNI. Yang terpenting adalah tanggung jawab dalam menjalankan standar yang sudah ditetapkan. SPPG Polri bisa jadi contoh karena terbukti sesuai prosedur dan bebas kasus,” ujar Irma.
Dengan penerapan rapid test di semua dapur MBG, pemerintah berharap standar keamanan pangan semakin meningkat sekaligus memberikan jaminan kualitas gizi bagi masyarakat.
