KabarKalimantan.id – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, mengatakan kehadiran Banggar DPR RI ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi bagian dari upaya menyerap berbagai persoalan daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/7/2027).
Menurut Syarif Abdullah berbagai masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan APBN, khususnya terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan berbagai kebutuhan fiskal daerah.
“Kunjungan hari ini kita ingin menyerap kondisi daerah dan berbagai persoalan yang dihadapi,” ujarnya
Ia mengatakan saat ini Banggar sedang menyusun APBN 2027 sehingga seluruh masukan ini akan memperkaya pembahasan, terutama yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan berbagai kebijakan fiskal lainnya.
Baca Juga : Pencanangan Gerakan Sejuta Vaksin HPV, Sekda Harisson Tegaskan Perempuan Sehat Fondasi Pembangunan Daerah
Dalam dialog bersama pemerintah daerah, Banggar DPR RI menerima sejumlah aspirasi, mulai dari tingginya beban belanja pegawai yang harus ditanggung pemerintah daerah hingga belum terealisasinya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Dirinya mengatakan, persoalan belanja pegawai menjadi perhatian serius karena di beberapa daerah porsinya telah melebihi 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.
“Tadi kita mendengar bagaimana kesulitan daerah berkaitan dengan penggajian pegawai yang masih menjadi beban APBD. Bahkan ada daerah yang alokasi belanja pegawainya sudah di atas 50 persen,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan berbagai kebutuhan di sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur jalan yang memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Syarif, pemerintah daerah berharap alokasi Transfer ke Daerah maupun dukungan fiskal lainnya dapat kembali diperkuat agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
“Harapan daerah tentu bagaimana dana seperti Transfer ke Daerah dan dukungan lainnya yang sebelumnya diterima dapat dipenuhi kembali untuk mendukung pembangunan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh usulan tersebut tetap akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta arah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.
“Tentu semua itu akan kita lihat berdasarkan kemampuan fiskal yang kita miliki, namun tetap berpatokan pada kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arah pemerintah,” pungkasnya. (*)
