KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperluas akses keuangan yang inklusif sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026).
Dalam kegiatan itu, Ria Norsan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar Heronimus Hero, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam paparannya, Norsan menyampaikan apresiasi kepada OJK dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bersinergi memperluas akses layanan keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Baca Juga : Pertamina Tambah Pasokan 176 KL BBM, Perpanjang Operasional SPBU di Pontianak dan Kubu Raya
Menurutnya, keberadaan TPAKD menjadi instrumen penting untuk mempertemukan pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dan dunia usaha dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Norsan menjelaskan TPAKD Kalimantan Barat telah dibentuk sejak 2018 dan kini telah hadir di seluruh 14 kabupaten/kota. Menurutnya, perluasan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat mencapai 72,09, tingkat kemiskinan 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, dan inflasi tetap terkendali di angka 1,85 persen.
Meski demikian, Norsan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama luasnya wilayah Kalimantan Barat, terbatasnya jangkauan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital.
Di sisi lain, ia menilai Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi fokus penguatan akses pembiayaan dan pendampingan usaha.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung oleh akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh, naik kelas, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” katanya.
Untuk memperluas akses keuangan, TPAKD Kalimantan Barat pada 2025 menjalankan delapan program prioritas, di antaranya pemberdayaan UMKM, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi program jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Menutup paparannya, Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar akses keuangan semakin merata dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
