KabarKalimantan.id — Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) antusias ingin pindah dan berdinas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
Mendagri Tito mengatakan jika ada 178 ASN lingku Kemendagri yang telah mendaftarakan dirinya untuk pindah dinas di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kompleks Inti IKN).
“Antusiasnya sangat tinggi, di lingkup Kemendagri ada 178 ASN, ini didominasi oleh para bujangan atau yang belum menikah. Mungkin yang mau pindah ke sana (IKN) nanti kita akan pertimbangkan percepatan karier tes daerah, testing place,” ujar Tito.
Tito melanjutkan, jika ASN yang benar-benar sukses di IKN, Kemendagri akan berikan percepatan promosi kedepan. Mayoritas ASN yang mengajukan diri berasal dari kalangan yang belum memiliki keluarga. Meski begitu, Tito mengingatkan kuota untuk ASN Kemendagri tahap pertama juga dibatasi oleh pemerintah.
“Banyak yang sudah pengin ikut saya ke IKN. Iya Kemendagri karena kami pun dibatasi sementara kuotanya karena kesiapan infrastruktur di sana,” kata Tito.
Ia menyebut, setelah gelombang pertama dikirim, Kemendagri akan memiliki jatah kembali. Tito mengatakan pihaknya siap ditempatkan di IKN.
“Kalau nanti sudah jadi, berangkat lagi. Gelombang pertama ini, kalau memang fasilitasnya ada buat 178 orang plus saya gitu, rumah menteri berarti kan. Kita siap untuk tim dari Kemendagri untuk menempati di sana,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya adalah memiliki literasi digital.
“Syarat kompetensi ASN yang dipindahkan ke IKN ini cukup ketat. Pertama, mereka harus memiliki literasi digital sesuai dengan penilaian dari BKN. Jadi, BKN telah menilai ribuan pegawai untuk menentukan siapa yang layak dipindahkan dan siapa yang tidak. Hal ini dilakukan karena kita tidak hanya memindahkan orang, tetapi juga mengubah budaya kerja dan tata kelola sesuai harapan presiden,” kata Anas.
Selain literasi digital, pegawai yang memiliki kemampuan multitasking dan nilai-nilai berakhlak juga dianggap layak untuk dipindahkan ke IKN.
“Kedua, mereka harus bisa melakukan multitasking, yaitu mampu menyelesaikan beberapa tugas sekaligus. Jadi, ketika bekerja mereka dapat menangani banyak hal secara bersamaan. Selain itu, mereka juga harus memiliki nilai-nilai berakhlak seperti akuntabilitas, kompetensi, kolaborasi dan adaptabilitas dalam menghadapi prinsip-prinsip IKN,” tambahnya.
Anas menjelaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap. Pada bulan Juli 2024, sejumlah menteri dan staf akan mulai dipindahkan ke IKN.
“Salah satunya, kemarin kami bertemu dengan Menteri PUPR yang akan menjadi salah satu yang pertama dipindahkan pada bulan Juli 2024,” jelas Anas.
Pada bulan Agustus 2024, IKN akan menjadi tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang melibatkan sekitar 1.500 personel.
“Kemudian pada bulan September 2024, pemindahan ASN akan dilakukan secara lebih luas, dengan prioritas yang sudah ditentukan berdasarkan data eselon I dari berbagai K/L,” lanjut Anas.
Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, Anas mengungkapkan beberapa unit kerja yang menjadi prioritas untuk dipindahkan secara bertahap.
Adapun Prioritas pertama mencakup 179 Unit Eselon I dari 38 K/L; Prioritas kedua mencakup 91 Unit Eselon I dari 29 K/L; dan Prioritas ketiga mencakup 378 Unit Eselon I dari 59 K/L.
