KabarKalimantan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas keberhasilan menjaga stabilitas inflasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual. Dalam forum yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, Mendagri menekankan tiga poin penting yang harus menjadi fokus utama para kepala daerah.
Rakor ini tidak hanya membahas inflasi, tetapi juga isu strategis lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
1. Pertahankan Stabilitas Harga dan Inflasi
Mendagri Tito mengungkapkan bahwa inflasi secara nasional berhasil dijaga dengan baik, bahkan mengalami penurunan dari 2,37% menjadi 2,31% (year on year). Ia juga menyoroti adanya deflasi sebesar -0,08% (month to month).
“Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun dari angka 2,37% menjadi 2,31%. Ini pencapaian yang luar biasa dan perlu dipertahankan,” ucapnya.
Menurut Tito, kondisi ini menguntungkan baik bagi konsumen maupun produsen, sehingga menjaga roda perekonomian tetap stabil dan produktif.
2. Jaga Kondusivitas Daerah dan Sinergi Forkopimda
Selain isu ekonomi, Mendagri juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas sosial di daerah. Ia menekankan agar kepala daerah:
• Menggelar rapat bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) secara rutin.
• Aktif menyambangi tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas.
• Melaksanakan doa bersama lintas elemen masyarakat dan pemerintah.
Tito memaparkan data bahwa dari 228 aksi yang terjadi sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025, 42 di antaranya berlangsung anarkis. Namun, 102 daerah berhasil mengendalikan demonstrasi agar tetap damai. Ia berharap kondisi kondusif ini terus berlanjut demi menjaga stabilitas ekonomi.
3. Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah
Sebagai poin terakhir, Mendagri Tito meminta komitmen penuh dari kepala daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Program ini dinilainya strategis karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala daerah diminta untuk menyediakan lahan, menyederhanakan perizinan, dan memfasilitasi proses pembangunan.
Komitmen Pemprov Kalbar dalam Menjalankan Arahan Mendagri
Menanggapi arahan tersebut, Sekda Kalbar, Harisson, menegaskan komitmen Pemprov Kalimantan Barat untuk menjalankan instruksi Mendagri. Pihaknya akan berupaya menjaga inflasi tetap stabil melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengoptimalkan pasar murah, dan memperkuat distribusi pangan.
Harisson juga menyampaikan data terbaru dari BPS yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Kalbar. Tercatat, persentase penduduk miskin turun dari 6,25% pada September 2024 menjadi 6,16% pada Maret 2025. Penurunan ini juga terlihat signifikan pada kemiskinan ekstrem yang menyusut dari 1,41% menjadi 0,57% dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.
