KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terus berkomitmen untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan program pembangunan daerah melalui kegiatan Gema Membangun Desa yang digelar di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Sabtu (13/6/2026).
Program tersebut menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menyerap berbagai usulan pembangunan dari wilayah perbatasan, khususnya sembilan desa yang berada di Kecamatan Paloh.
“Hari ini kita mengadakan Gema Membangun Desa bersama masyarakat. Tujuannya untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, khususnya di Kecamatan Paloh. Ada sembilan desa yang hadir dalam dialog interaktif bersama pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan pembangunan harus dimulai dari kebutuhan riil masyarakat sehingga program yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan menjawab persoalan yang dihadapi warga.
Baca Juga : Tanam Pohon di Camar Bulan, Gubernur Ria Norsan Dorong Konservasi Kawasan Perbatasan
Karena itu, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah tahun 2027.
“Kita ingin menampung aspirasi masyarakat dan jika memungkinkan akan kita implementasikan dalam penyusunan APBD 2027. Misalnya usulan terkait perumahan, penanganan rumah tidak layak huni, maupun kebutuhan dasar lainnya,” katanya.
Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Menurutnya, pembangunan yang baik bukan hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga harus lahir dari kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kegiatan Gema Membangun Desa di Temajuk turut dirangkaikan dengan berbagai pelayanan publik, pasar murah, kegiatan sosial, serta hiburan masyarakat yang berlangsung sepanjang hari.
Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pembangunan di wilayah perbatasan dapat semakin tepat sasaran, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. (*)
