KabarKalimantan.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti peran harga emas sebagai salah satu komponen inflasi inti yang perlu diwaspadai. Ia menjelaskan, kenaikan harga emas menunjukkan adanya daya beli masyarakat, namun bila kenaikan berlangsung terus-menerus, dapat mendorong inflasi secara keseluruhan.
“Emas ini masuk dalam core inflation. Di satu sisi menunjukkan ada daya beli masyarakat karena mereka mampu membeli emas. Tapi di sisi lain, kalau terlalu bergejolak dan terus naik, itu akan mengakibatkan inflasi meningkat,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional, Kamis (30/10/2025).
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga stabilitas komoditas bergejolak agar tetap terkendali, salah satunya dengan mempertahankan kebijakan subsidi strategis, seperti subsidi listrik yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Waspadai Kenaikan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta agar Pemda tidak menaikkan tarif layanan publik, terutama air minum, karena dapat memicu inflasi daerah.
Pemda jangan menaikkan tarif layanan seperti air minum. Itu akan berpengaruh langsung terhadap inflasi dan menekan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Mendagri menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan untuk menjaga stabilitas harga tiket transportasi. “Kita akan komunikasi dengan Menteri Perhubungan dan airlines untuk tidak menaikkan harga sampai batas tertinggi,” ujarnya.
Dorong Operasi Pasar dan Penyaluran Bansos
Guna menjaga stabilitas harga pangan, Mendagri menekankan pentingnya penguatan daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) serta pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah. Langkah ini diharapkan dapat menekan fluktuasi harga bahan pokok menjelang perayaan akhir tahun.
“Operasi pasar dan bansos adalah instrumen efektif untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan,” tambahnya.
Soroti Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Selain isu inflasi, Mendagri juga meminta Pemda memberi perhatian serius terhadap program strategis nasional, salah satunya pembangunan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut tepat sasaran.
“Daerah tidak bisa bekerja sendiri dengan APBD. Manfaatkan dan tangkap betul program dari Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman),” jelasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pejabat kementerian dan jajaran Pemda serta Forkopimda juga mengikuti rapat tersebut, baik secara langsung maupun virtual.
