KabarKalimantan.id — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kini memasuki babak baru. Kombes Pol Budi Purwatiningsih, Widya Iswara Sespim Lemdiklat Polri, meluncurkan gagasan inovatif berupa Knowledge Management System (KMS) — sistem digital terpadu yang dirancang sebagai strategi nasional untuk menanggulangi kejahatan pangan dan memperkuat sinergi antar lembaga.
Inovasi ini menjadi bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan ke-63 Tahun 2025, yang mendorong pejabat lintas instansi melahirkan solusi strategis dalam tata kelola pemerintahan dan keamanan nasional.
“Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut keamanan, kejujuran, dan keberlanjutan sistem yang melindungi masyarakat dari praktik curang,” ujar Kombes Budi.
Budi menyoroti berbagai permasalahan klasik dalam sektor pangan, seperti pemalsuan pupuk bersubsidi, pengoplosan beras, manipulasi harga, hingga penyalahgunaan distribusi bahan pokok. Tantangan terbesar, menurutnya, terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum adanya basis data nasional yang terintegrasi.
Melalui KMS, Budi menawarkan solusi konkret berupa pusat data dan pengetahuan nasional tentang kejahatan pangan. Sistem ini memungkinkan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, akademisi, hingga masyarakat untuk berkolaborasi dalam satu platform yang transparan, efisien, dan terintegrasi.
Platform KMS akan memuat tiga fitur utama: Pelaporan kasus terpadu antar lembaga, Analisis data kejahatan pangan secara real-time, dan Edukasi daring guna meningkatkan literasi keamanan pangan masyarakat.
“Dengan adanya KMS, Polri dan instansi terkait dapat bertindak lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi dalam mencegah serta menindak kejahatan pangan,” tegasnya.
Penerapan KMS akan dilakukan bertahap, dimulai dari penyusunan regulasi dasar dan uji coba internal di lingkungan Polri, sebelum diperluas ke lintas sektor nasional. Dalam jangka panjang, sistem ini ditargetkan menjadi bagian dari ekosistem keamanan pangan Indonesia yang modern dan terstandarisasi.
Kombes Budi menekankan bahwa KMS bukan sekadar proyek teknologi, melainkan instrumen strategis nasional yang menyatukan unsur manusia, kebijakan, dan sistem informasi. “Penanggulangan kejahatan pangan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.
Melalui inisiatif Knowledge Management System (KMS) ini, Polri menunjukkan komitmennya menghadirkan ketahanan pangan yang modern, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran kepolisian dalam menjaga kedaulatan pangan sebagai bagian penting dari ketahanan nasional Indonesia.
