KabarKalimantan.id — Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah tegas dengan mencoret sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Kebijakan ini dilakukan setelah penelusuran mendalam bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap data rekening penerima bansos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
“Kami mendapati indikasi kuat bahwa sebagian penerima bansos menggunakan dananya untuk aktivitas judi online. Karena itu, nama-nama mereka kami coret dari daftar penerima,” ujar Gus Ipul usai menghadiri acara Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Menurutnya, keputusan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi penerima bansos lainnya agar tidak menyalahgunakan bantuan yang bersumber dari uang negara. Meski demikian, Kemensos masih membuka kesempatan kedua bagi masyarakat miskin yang benar-benar ingin berubah.
“Kalau memang mereka mau berhenti main judi online, kami akan evaluasi kembali datanya. Tapi kalau masih terlibat, tidak akan kami masukkan lagi,” tegasnya.
Sepanjang tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemensos telah menyalurkan berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako, hingga stimulus ekonomi masyarakat.
Tercatat, anggaran perlindungan sosial tahun 2025 mencapai Rp110,7 triliun. Untuk memastikan ketepatan sasaran, Kemensos bekerja sama dengan PPATK, kepolisian, dan lembaga keuangan dalam memantau penggunaan dana bansos agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti judi online.
“Kami tidak ingin uang negara yang seharusnya membantu rakyat miskin justru digunakan untuk hal yang merusak,” tegas Gus Ipul.
Langkah berani Kemensos ini mendapat apresiasi luas dari publik dan pengamat kebijakan sosial. Banyak yang menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting untuk memperkuat akuntabilitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap penyaluran bansos di tengah maraknya praktik judi online di Indonesia.
