KabarKalimantan.id — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan sistem baru penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diklaim akan membuat proses pencairan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, sistem ini akan mengubah mekanisme pencairan anggaran TKD agar dana dapat langsung digunakan sejak awal tahun anggaran tanpa perlu menunggu proses administrasi panjang seperti sebelumnya.
“Dengan sistem baru ini, pemerintah daerah tidak perlu lagi menahan dana di perbankan sebagai cadangan belanja awal tahun. Dana bisa segera dicairkan begitu tahun anggaran dimulai,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Senin (28/10).
Menurutnya, sistem baru tersebut masih dalam tahap pengembangan dan diharapkan dapat diuji coba pada akhir 2026, sebelum diimplementasikan secara penuh pada tahun 2027.
Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan kebijakan baru yang memungkinkan pemerintah daerah mengajukan surat utang jangka pendek untuk menutup kebutuhan belanja di awal tahun, sembari menunggu pencairan dana dari pusat.
“Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan belanja daerah di awal tahun, karena itu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Sebagai informasi, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Purbaya menegaskan bahwa sistem baru ini akan memperkuat akuntabilitas dan pelaporan keuangan daerah, karena seluruh proses pencairan dan pelaporan akan terintegrasi secara digital melalui sistem keuangan nasional.
Dengan langkah reformasi ini, pemerintah berharap pengelolaan dana publik di daerah menjadi lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran, sekaligus mendorong efektivitas realisasi belanja pemerintah sejak awal tahun.
