KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Gubernur Ria Norsan mengatakan Forum TSBLP/CSR dibentuk untuk menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.
“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Norsan mengungkapkan, meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, kebutuhan pembiayaan pembangunan masih cukup besar.
Baca Juga : HADIRI Forum CSR di Jakarta Wawako Bahasan Sebut Kolaborasi Pemda Dunia Usaha Kunci Percepatan Pembangunan
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kalbar meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Tingkat kemantapan jalan provinsi juga naik menjadi 65,06 persen, sementara cakupan layanan air minum mencapai 84,30 persen dan angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen.
Namun demikian, kapasitas fiskal daerah masih terbatas dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,51 dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97, sehingga diperlukan dukungan sektor swasta melalui program CSR yang lebih terarah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar prioritas program TSBLP Tahun Anggaran 2027 yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintahan desa, hingga sektor pertambangan dan perkebunan.
Menurut Norsan, pelaksanaan CSR harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Kami mengarahkan agar perusahaan, khususnya di sektor sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak perusahaan mendukung penguatan ekonomi daerah dengan meningkatkan literasi keuangan melalui penggunaan layanan Bank Kalbar, serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan administrasi kendaraan di Kalimantan Barat.
Selain itu, Norsan mengapresiasi sejumlah perusahaan yang telah menjalankan program pendidikan bagi pekerja melalui pendidikan jarak jauh di Kabupaten Ketapang sebagai kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Kami masih menemukan kawasan kumuh di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” katanya.
Krisantus menambahkan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan komitmen sosial dan lingkungan sebagaimana mestinya.
Selain mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia juga mengajak dunia usaha memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengintegrasikan program CSR dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi solusi untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBD.
“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh perusahaan menyusun program CSR yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah sehingga kontribusi dunia usaha menjadi lebih terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, jajaran kepala OPD Pemprov Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan perusahaan, serta mitra pembangunan lainnya. (*)
