KabarKalimantan.id – Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Kota Singkawang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang itu diikuti perwakilan organisasi masyarakat, kelompok tani, kelompok nelayan, peternak, organisasi perangkat daerah (OPD), pegiat media sosial, serta berbagai unsur yang berkaitan dengan pelayanan DPKPP.
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang, Arfani, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, sekaligus menjadi ruang dialog untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaan pelayanan publik.
“Selain melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan, forum ini juga menjadi wadah untuk mendengar langsung aspirasi dan masukan dari berbagai sektor guna memperbaiki pelayanan publik,” ujar Arfani.
Baca Juga : Syarif Abdullah Sebut Banggar DPR RI Kawal Isu TKD dan Fiskal Daerah dalam Pembahasan APBN 2027
Ia mengatakan, masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan DPKPP semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Singkawang di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terus mendorong peningkatan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan.
“Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota terus mendorong agar petani, nelayan, dan seluruh pelaku sektor pertanian mendapatkan pelayanan yang baik serta dukungan dari dinas dalam mengembangkan usaha mereka,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah standar pelayanan menjadi pembahasan untuk dilakukan penyempurnaan, di antaranya pelayanan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu bagi nelayan dan sektor pertanian, pelayanan registrasi pangan segar asal tumbuhan, layanan konsultasi pertanian Agricall, pelayanan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), penerbitan sertifikat veteriner, pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan, hingga pelayanan pemotongan hewan di rumah potong hewan sapi maupun babi.
Arfani berharap hasil Forum Konsultasi Publik dapat menjadi dasar dalam meningkatkan standar pelayanan sehingga masyarakat semakin mudah, nyaman, dan cepat dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan DPKPP.
Forum yang dipandu Ketua Pelaksana Ima Fatmawati itu berlangsung secara dialogis. Salah satu aspirasi yang mengemuka berasal dari perwakilan masyarakat yang mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk memenuhi kebutuhan operasional nelayan dan petani.
Usulan tersebut dinilai penting mengingat ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran aktivitas produksi di sektor pertanian dan perikanan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, DPKPP Kota Singkawang berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, nelayan, dan pelaku usaha di sektor pangan.
