KabarKalimantan.id – Direktorat Penegakan Hukum Kehutanan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) Wilayah Kalimantan menggencarkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Upaya ini diwujudkan melalui rangkaian koordinasi strategis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sanggau serta penguatan sinergi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong guna mengantisipasi ancaman kabut asap lintas batas Indonesia–Malaysia.
Rangkaian kegiatan dimulai pada Kamis (13/8/2026) melalui audiensi resmi di Kantor Bupati Sanggau.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, bersama unsur jajaran pemerintah daerah.
Fokus utama pembahasan mencakup peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, yang meliputi penyediaan dukungan personel, optimalisasi sarana prasarana, penguatan sistem deteksi dini, efektivitas pemadaman, penanganan pascabencana, hingga pengaktifan posko karhutla hingga tingkat kecamatan.
Baca Juga : Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Imigrasi Ketapang Hadirkan Layanan Paspor di Akhir Pekan
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Sanggau turut didorong untuk memperketat pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Langkah pengawasan ini dinilai krusial agar aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat tetap berada dalam koridor terkendali, sesuai aturan yang berlaku, serta mencegah potensi meluasnya api yang dapat memicu polusi asap lintas negara.
Sinergi Kawasan Perbatasan dan Patroli Terpadu
Agenda berlanjut pada Jumat (14/8/2026) di PLBN Entikong. Pertemuan lintas instansi ini mempertemukan pihak Balai Dalkarhut dengan unsur TNI-Polri, Pemerintah Kecamatan dan Desa Entikong, tokoh adat, serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
Dari pertemuan tersebut, dicapai kesepakatan penting berupa agenda Patroli Pengamanan Batas Negeri secara terpadu yang dijadwalkan berlangsung dari akhir Agustus hingga September 2026.
Selain itu, kawasan Kantor PLBN Entikong resmi ditetapkan sebagai posko perbatasan guna memaksimalkan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla.
Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti Mustiko, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Sanggau, pihak PLBN Entikong, serta masyarakat perbatasan atas komitmen mereka dalam menjaga wilayah kedaulatan negara.
“Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan PLBN Entikong ini menjadi langkah penting dalam memastikan penanganan karhutla di kawasan perbatasan agar berjalan optimal, karena dampaknya bukan hanya menyangkut wilayah teritorial, tetapi juga hubungan baik dengan negara tetangga,” ucapnya.
Yudho menambahkan, kunjungan di Entikong merupakan bagian dari rangkaian lawatan penguatan pos lintas batas di Kalimantan Barat.
Sebelumnya, pada Senin (10/8/2026), tim gabungan dari Direktorat Penegakan Hukum Kehutanan dan Direktorat Penanganan Perhutanan Sosial telah mengunjungi PLBN Aruk dan PLBN Jagoi Babang dengan agenda serupa guna menghadapi ancaman penguatan fenomena El Nino.
Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, Kepala Seksi Wilayah II Pontianak, Sahat Irawan Manik, turun langsung meninjau lokasi pemadaman karhutla di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada Sabtu (15/6/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memantau kinerja operasional Manggala Agni Daops Kalimantan XI/Sintang dalam memadamkan api.
Berdasarkan laporan penanganan di lapangan, tim gabungan berhasil mengendalikan areal karhutla seluas kurang lebih 1,5 hektare.
Di sela-sela peninjauannya, Sahat mengingatkan para personel Manggala Agni agar senantiasa memegang teguh prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat tingginya risiko di lapangan.
“Saya harap teman-teman yang sedang berjibaku di lapangan tetap mengutamakan keselamatan. Jangan lengah, tetap jaga kesehatan dan kondisi fisik. Dalam situasi yang berubah-ubah seperti sekarang ini, keselamatan personel harus menjadi prioritas,” pesannya.
Selain mengandalkan aksi pemadaman, Sahat juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan preventif kepada masyarakat.
Edukasi mengenai metode pembukaan lahan tanpa bakar serta pemberian solusi konkret harus terus digencarkan agar masyarakat tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional yang berisiko memicu kebakaran besar di tengah musim kemarau. (*)
