KabarKalimantan.id – Dewan Pendidikan Kalimantan Barat resmi menggelar rapat pleno perdana periode 2025–2030 pada Selasa, (25/11/2025) yang difasilitasi oleh Universitas PGRI (UPGRI) Pontianak. Rapat dipimpin Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Prof. Dr. Martono, M.Pd., yang turut dihadiri 11 dari 13 anggota Dewan Pendidikan Kalbar.
Dalam rapat tersebut, Program Prioritas Dewan Pendidikan Kalbar akan berfokus mengakselarasi IPM Kalbar melalui koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah kabupaten/kota, DPRD, dinas pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan.
Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Martono menyampai tentang pentingnya konsolidasi antarlembaga pendidikan untuk memperkuat arah kebijakan pemerintah yang berbasis data.
“Kita memiliki ahli-ahli pendidikan yang mampu memastikan evaluasi berjalan terstruktur dan terukur,” ujarnya.
Rapat pleno juga membahas program kerja periode sebelumnya. Berbagai catatan, hambatan, dan kendala diinventarisasi ulang sebagai bahan perbaikan agar penyusunan program ke depan lebih efektif serta tidak mengulang persoalan yang sama.
Baca Juga : Pontianak Tetapkan Batasan Jam Malam Anak, Dicominfo-Satpol PP Perkuat Edukasi Cegah Kenakalan Remaja
Selain itu, Dewan Pendidikan Kalbar menyepakati rencana pembentukan kanal pengaduan masyarakat melalui rubrik khusus pada situs web resmi dewan.
Kanal tersebut disiapkan sebagai ruang aspirasi publik terkait isu-isu pendidikan di lapangan yang membutuhkan respons cepat.
Dalam pembahasan lainnya, anggota dewan sepakat membentuk forum-forum tematik untuk mengulas secara mendalam penyebab rendahnya IPM Kalimantan Barat.
Forum tersebut akan melibatkan unsur akademisi, pemerintah daerah, praktisi pendidikan, hingga komunitas masyarakat.
Rapat pleno perdana ini terlaksana berkat dukungan penuh Rektor UPGRI Pontianak, Muhamad Firdaus, S.Pd., M.Pd., yang menegaskan komitmen perguruan tinggi sebagai rumah dialog pendidikan di Kalimantan Barat.
Selain UPGRI, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tanjungpura, IAIN Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas BSI Pontianak dan STIKES Yarsi turut menjadi mitra kolaborasi.
Rapat ditutup dengan pernyataan bersama bahwa masa kerja lima tahun bukan waktu panjang untuk reformasi pendidikan, namun cukup untuk menghasilkan perubahan signifikan apabila langkah-langkah dijalankan secara disiplin, konsisten, dan terukur. (*)
