KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis pada 2026, sebagai lanjutan capaian pembangunan tahun sebelumnya.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, usai memimpin Apel Awal Tahun 2026 bersama seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, Senin (5/1/2026).
“Atas nama pemerintah, saya bersyukur atas capaian ekonomi tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat terus menunjukkan tren kenaikan dengan inflasi yang tetap terjaga,” ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Meski IPM Kalbar meningkat pada 2025, posisinya masih tertinggal dibanding provinsi lain di Kalimantan.
Baca Juga : Sekda Kalbar Harisson Ajak Insan Kemenag Perkuat Kerukunan Umat Beragama
“Target kita pada akhir masa jabatan tahun 2030, IPM Kalbar tidak lagi berada di posisi bawah di antara lima provinsi di Kalimantan. Setidaknya kita menargetkan posisi nomor dua setelah Kalimantan Timur,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kalbar akan melibatkan berbagai sektor melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat melalui PKK di tingkat desa.
“Fokus utama kita adalah pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan,” jelas Ria Norsan.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas. Pemprov Kalbar tengah memacu penyelesaian enam ruas jalan strategis, di antaranya jalur Sukadana–Teluk Batang yang ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026 untuk mendukung pelaksanaan MTQ 2026.
Kemajuan juga tercatat pada jalur Ketapang–Sukadana yang telah selesai dikerjakan. Sementara itu, pemerintah merencanakan pembukaan akses baru Perawas–Pontianak menuju Kayong Utara guna mempercepat konektivitas antarwilayah.
“Jika jalur ini terhubung, waktu tempuh Pontianak–Kayong Utara bisa dipangkas hingga sekitar enam jam,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur juga menekankan pentingnya disiplin aparatur sipil negara pada awal tahun kerja. Pemerintah berencana melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kehadiran pegawai.
“ASN yang absen tanpa keterangan akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Ria Norsan.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemprov Kalbar menargetkan pembangunan 2026 berjalan lebih terarah, merata, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. (*)
