KabarKalimantan.id — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng), H. Edy Pratowo, menyerukan perlunya keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi wilayah yang menjadi penghasil utama sumber daya alam (SDA).
Pernyataan tersebut disampaikan Edy saat menjadi panelis dalam CNN Indonesia Leadership Forum bertema “Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita” yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).
Dalam forum tersebut, Edy menegaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki peran vital dalam menopang perekonomian nasional melalui sektor perkebunan dan pertambangan. Namun, ia menilai pembagian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat masih belum seimbang dengan kontribusi besar yang disumbangkan daerahnya.
“Kalteng itu kaya dengan potensi sumber daya alam. Di perkebunan kelapa sawit saja, luas lahannya mencapai 3 juta hektare. Itu belum termasuk perhutanan dan pertambangan—ada batu bara, silika, sirkon, hingga bauksit,” jelas Edy Pratowo.
Menurutnya, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA secara nasional mencapai ratusan triliun rupiah, jumlah dana yang dikembalikan ke daerah penghasil seperti Kalteng sangat kecil dan tidak sebanding dengan potensi ekonomi yang diberikan.
“Melalui PNBP itu, penerimaan negara mencapai triliunan. Tapi saat dikembalikan ke daerah penghasil, nilainya tidak sampai triliunan, bahkan mungkin hanya miliaran,” ungkapnya.
Edy menilai kondisi tersebut menyebabkan pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan Tengah berjalan lebih lambat, terutama di wilayah pedalaman yang masih sulit dijangkau. Padahal, infrastruktur seperti jalan dan jembatan adalah kunci membuka konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pembagian hasil yang lebih adil tidak hanya soal pemerataan keuangan, tetapi juga soal keberlanjutan pembangunan. Dengan dukungan dana yang proporsional, pemerintah daerah bisa membangun pabrik pengolahan, fasilitas hilirisasi, serta infrastruktur ekonomi lainnya.
“Kalau pembagian fiskal lebih adil, daerah bisa mandiri membangun, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Ini bukan hanya soal uang, tapi masa depan daerah,” tegasnya.
Edy berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia meyakini bahwa pemerataan fiskal akan mempercepat transformasi ekonomi di daerah-daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kalimantan Tengah, sekaligus mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
