KabarKalimantan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, di mana setiap rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekda Kalteng, Herson B. Aden, menyampaikan hal tersebut saat membuka Workshop Bidang Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Aula Bapperida Kalteng, Rabu (5/11/2025). Ia hadir mewakili Plt. Sekda Kalteng.
Menurut Herson, pembangunan air bersih dan sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga perubahan nyata dalam kualitas hidup masyarakat. “Penerapan sanitasi yang baik dapat mencegah berbagai penyakit, mengurangi risiko stunting, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Herson menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada sektor air minum dan sanitasi aman.
Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan: 40,2 persen rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum perpipaan, 30 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman pada tahun 2029, 85 persen rumah tangga memiliki layanan pengumpulan sampah penuh, dan 38 persen timbulan sampah diolah di fasilitas pengolahan.
Sementara itu, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029, ditetapkan target lebih ambisius: 50 persen rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum, 20 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, 40 persen rumah tangga memiliki layanan penuh pengumpulan sampah, dan 23,8 persen timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan.
“Demi mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” kata Herson.
Ia menjelaskan, intervensi air minum diarahkan pada pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir, penguatan tata kelola, serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
Untuk bidang sanitasi, fokus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang aman, berkelanjutan, dan sesuai karakteristik wilayah. Sedangkan di sektor persampahan, kebijakan diarahkan pada penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bukan pembangunan TPA baru.
Herson juga menekankan pentingnya edukasi publik. “Pokja provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas Kominfo harus aktif mempublikasikan upaya pemerintah dalam penyediaan air minum dan sanitasi, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi,” tegasnya.
Workshop ini juga diikuti secara daring oleh sejumlah pejabat nasional, termasuk Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Suryo Putro, perwakilan dari Kementerian PUPR, Bappenas, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dengan komitmen kuat dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan akses air bersih dan sanitasi layak bagi semua.
