KabarKalimantan.id – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjadi sorotan. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, melaporkan bahwa per tanggal 6 November 2025, realisasi belanja daerah Pemprov Kalbar baru mencapai 55,44 persen. Angka ini dinilai rendah mengingat tahun anggaran sudah memasuki bulan-bulan terakhir.
Laporan ini disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara daring, Kamis (6/11/2025).
Wamendagri Akhmad Wiyagus dalam arahannya menegaskan bahwa APBD memiliki peran vital sebagai motor penggerak utama perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan anggaran.
“Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah-langkah nyata untuk percepatan realisasi APBD. Hal ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Akhmad Wiyagus.
Menurutnya, percepatan belanja daerah akan mendorong perputaran uang di masyarakat, yang secara langsung akan meningkatkan daya beli dan aktivitas ekonomi lokal. Realisasi pendapatan dan belanja yang cepat dan optimal menjadi indikator penting keberhasilan daerah dalam mengelola anggaran.
Dalam Rakor tersebut, Gubernur Ria Norsan melaporkan adanya disparitas signifikan antara realisasi pendapatan dan belanja Pemprov Kalbar.
• Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar: Mencapai 82,78 persen.
• Realisasi Belanja Daerah: Baru mencapai 55,44 persen.
Gubernur mengapresiasi tingginya capaian pendapatan namun mengakui bahwa sektor belanja memerlukan percepatan serius. “Kita apresiasi jajaran yang telah bekerja keras sehingga realisasi pendapatan kita sudah mencapai 82 persen. Namun sektor belanja yang masih di angka 55 persen lebih menjadi perhatian kami,” ujar Gubernur.
Meskipun demikian, Gubernur Ria Norsan menyatakan optimisme. “Saya optimis pada akhir tahun realisasi belanja dapat mencapai 90 persen lebih, bahkan 100 persen,” tambahnya.
Persentase realisasi belanja 55,44 persen di bulan November tergolong jauh dari ideal. Secara umum, menjelang akhir tahun anggaran, realisasi yang efektif diharapkan sudah berada di atas 70 persen, bahkan mendekati target tahunan di atas 90 persen.
Analisis Kritis:
1. Indikasi Perlambatan: Rendahnya penyerapan di Triwulan IV (Oktober-Desember) mengindikasikan adanya perlambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan.
2. Hambatan Ekonomi: Belanja pemerintah adalah salah satu pendorong utama ekonomi. Penyerapan yang lambat dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah karena perputaran uang di masyarakat menjadi terhambat.
3. Potensi SILPA Tinggi: Kondisi ini berpotensi menyebabkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang menunjukkan ketidakefektifan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dan strategis agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan pembayaran di akhir tahun yang berpotensi menurunkan kualitas dan akuntabilitas.
