KabarKalimantan.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama strategis dengan otoritas Malaysia dalam upaya memberantas penyelundupan lintas negara yang melibatkan spesies laut dilindungi, terutama perdagangan telur penyu yang marak terjadi di wilayah perbatasan kedua negara.
Langkah kolaboratif ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum Malaysia, lembaga pemerintah Indonesia, hingga organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang konservasi laut.
“Perburuan dan penyelundupan spesies ikan dilindungi, termasuk telur penyu dari Indonesia ke Malaysia, menjadi isu krusial yang membutuhkan sinergi antar kedua negara,” ujar Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Pertemuan Bilateral Bahas Pencegahan Penyelundupan Laut
Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia untuk membahas langkah konkret penanggulangan penyelundupan digelar di Jakarta pada 29–30 September 2025.
Acara ini diinisiasi oleh KKP bersama Yayasan Inisiatif Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan dihadiri oleh Sarawak Forestry Corporation (SFC), Sabah Wildlife Department (SWD), Polisi Diraja Malaysia, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait dari Indonesia.
Dalam forum tersebut, kedua negara menyepakati pembentukan kerangka kerja sama bersama yang komprehensif dan berkelanjutan, yang meliputi:
Pertukaran informasi dan intelijen antar lembaga, Koordinasi patroli dan operasi bersama di wilayah perbatasan, Peningkatan kapasitas dan pelatihan bersama aparat penegak hukum, Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah perdagangan ilegal satwa laut.
Selain itu, disepakati juga pembentukan Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group/JWG) serta pertemuan rutin antarotoritas Indonesia–Malaysia untuk memastikan kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Aparat dari Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus melestarikan keanekaragaman hayati dan memberantas kejahatan lintas negara,” tegas Ipunk.
Bagian dari Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan
Kegiatan bilateral ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan, bertepatan dengan HUT ke-26 KKP yang mengusung tema “Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan untuk Indonesia Emas.”
Ipunk optimistis, kolaborasi lintas negara yang diperkuat oleh dukungan lembaga non-pemerintah akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan terhadap spesies ikan dilindungi, sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Trenggono: Keseimbangan Ekonomi dan Ekologi Harus Terjaga
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi dalam pemanfaatan sumber daya laut.
“Setiap pemanfaatan sumber daya laut harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan tetap menjaga keberlanjutan,” ujar Trenggono.
Pemerintah berharap langkah kerja sama regional ini menjadi pondasi kuat dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati laut, melindungi ekosistem pesisir, dan menekan praktik perdagangan ilegal yang merugikan kedua negara.
