KabarKalimantan.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kebijakan dan program konkret yang berorientasi pada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Langkah ini diwujudkan dengan penerapan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2022–2024. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sektor sawit yang bertanggung jawab dan berdaya saing.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Suparmi, menegaskan bahwa Pemprov terus mendorong implementasi prinsip keberlanjutan di setiap tahapan pengelolaan perkebunan sawit.
“Kami fokus pada penguatan data dan infrastruktur, peningkatan kapasitas pekebun, produktivitas, serta tata kelola lingkungan yang baik. Selain itu, percepatan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) menjadi prioritas agar seluruh rantai usaha sawit memenuhi standar keberlanjutan nasional,” ujar Suparmi di Banjarbaru, Jumat (24/10/2025).
Saat ini, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan mencapai 506.269 hektare, dikelola oleh 85 perusahaan besar dan negara, serta didukung oleh 46 pabrik kelapa sawit. Produksi tahunan mencapai 5,89 juta ton tandan buah segar (TBS) dan 1,29 juta ton crude palm oil (CPO).
Industri hilir pun menunjukkan pertumbuhan signifikan. Terdapat tiga pabrik minyak goreng dengan kapasitas 5.750 ton per hari dan dua industri biodiesel berkapasitas 2.500 ton per hari. Sektor ini telah menyerap lebih dari 72 ribu tenaga kerja, dengan proyeksi peningkatan seiring berkembangnya integrasi sawit–sapi dan diversifikasi produk berbasis sawit.
“Sektor sawit adalah penyumbang lapangan kerja terbesar di Kalsel. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama,” tegas Suparmi.
Melalui Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (PSDMPKS) yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS), pemerintah memberikan pelatihan teknis, sosialisasi keberlanjutan, serta beasiswa bagi keluarga pekerja sawit.
Pemprov juga memperkuat sinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalsel, Dinas Ketenagakerjaan, dan berbagai lembaga terkait dalam menangani isu strategis seperti ketenagakerjaan yang adil, inklusif, serta perlindungan sosial bagi pekerja sawit.
“Kami ingin keberlanjutan sawit tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” pungkas Suparmi.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kalimantan Selatan menargetkan menjadi contoh nasional pengelolaan sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berdaya saing tinggi — menjadikan Banua sebagai pusat inovasi ekonomi hijau di Indonesia.
