KabarKalimantan.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., meminta RSUD dr. Soedarso tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, tetapi juga memperkuat efisiensi pengelolaan rumah sakit sebagai bagian dari tata kelola yang profesional.
Hal itu disampaikan Harisson saat menerima Laporan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Triwulan I Tahun 2026 selaku Ketua Dewan Pengawas RSUD dr. Soedarso di Aula RSUD dr. Soedarso, Jumat (22/5/2026).
Laporan tersebut diserahkan Direktur RSUD dr. Soedarso, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes., disaksikan para wakil direktur dan jajaran manajemen rumah sakit.
Harisson mengapresiasi capaian RSUD dr. Soedarso yang dinilainya telah menerapkan indikator mutu pelayanan sesuai standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022.
Baca Juga : Pemprov Kalbar dan BI Perkuat Sinergi, Bidik Adinata Syariah Award 2026
“Rumah sakit ini sebenarnya sudah bekerja dengan baik. Indikator-indikator yang ditampilkan juga sudah jelas dan berbasis standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Menurut Harisson, indikator pelayanan berfungsi layaknya dashboard kendaraan yang membantu manajemen memantau kualitas pelayanan sekaligus menentukan langkah perbaikan.
“Indikator ini ibarat dashboard sehingga kita bisa melihat mana pelayanan yang sudah baik dan mana yang masih perlu diperbaiki,” katanya.
Meski demikian, ia meminta laporan kepada Dewan Pengawas ke depan tidak hanya memuat aspek mutu pelayanan dan keselamatan pasien, tetapi juga menampilkan indikator manajemen rumah sakit secara lebih komprehensif.
Menurutnya, indikator seperti produktivitas sumber daya manusia, kondisi keuangan, efisiensi operasional, hingga pemanfaatan tempat tidur perlu menjadi bagian dari evaluasi rutin agar pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit memperoleh gambaran menyeluruh terhadap kinerja rumah sakit.
“Kalau tenaga medis orientasinya efektivitas pelayanan kepada pasien, maka manajemen rumah sakit harus memastikan pelayanan itu juga berjalan efisien. Dua-duanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Harisson juga meminta manajemen mulai menyajikan indikator pelayanan rawat inap seperti Bed Occupancy Ratio (BOR), Length of Stay (LOS), Turn Over Interval (TOI), dan Bed Turn Over (BTO) sebagai alat ukur kinerja pelayanan.
Selain itu, ia menilai indikator keuangan seperti cost recovery rate, rasio biaya terhadap pendapatan, hingga return on investment pemerintah terhadap rumah sakit juga perlu dilaporkan secara berkala.
“Kami perlu mengetahui bagaimana efisiensi pengelolaan rumah sakit. Pemerintah sudah berinvestasi besar dan tentu harus terlihat dampaknya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh pendapatan yang diperoleh rumah sakit pada akhirnya dikembalikan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Tidak pernah uang rumah sakit dipakai untuk hal lain. Semua dikembalikan lagi untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta tim yang selama ini menjaga standar mutu pelayanan di RSUD dr. Soedarso.
“Anda semua ahlinya. Tinggal bagaimana indikator yang masih merah bisa menjadi kuning, dan yang kuning menjadi hijau. Itu tugas bersama agar pelayanan semakin baik ke depannya,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Harisson menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran RSUD dr. Soedarso atas kinerja selama Triwulan I Tahun 2026 dan berharap berbagai catatan evaluasi dapat menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran rumah sakit. Keluhan masyarakat pasti masih ada, tetapi itu menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan kita semakin baik dari waktu ke waktu,” tutupnya. (*)
