KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmen pembangunan yang partisipatif dengan mengakomodasi ribuan aspirasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026).
Norsan menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan harus menyerap kebutuhan riil masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi.
“RKPD ini disusun dengan mengakomodasi berbagai aspirasi, baik dari DPRD, hasil Musrenbang kabupaten/kota, maupun dukungan pemerintah pusat untuk proyek strategis. Ini adalah wujud pembangunan yang inklusif dan partisipatif,” tegasnya.
Baca Juga : Forum Ekonomi Syariah Sumatera 2026 Digelar, Sukses Lahirkan Piagam Palembang
Dalam dokumen RKPD 2027, Pemprov Kalbar mencatat sebanyak 4.210 usulan pokok-pokok pikiran DPRD, 698 usulan dari Musrenbang kabupaten/kota, serta 22 usulan dukungan pemerintah pusat untuk proyek strategis nasional di Kalimantan Barat.
Seluruh usulan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program prioritas pembangunan yang diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat di berbagai wilayah.
Selain mengakomodasi aspirasi publik, RKPD 2027 juga dirancang dalam struktur yang terukur dengan 325 program, 1.086 kegiatan, dan 3.254 sub-kegiatan yang akan dilaksanakan secara kolaboratif oleh perangkat daerah.
Ria Norsan menekankan bahwa pendekatan partisipatif ini menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya berbasis angka, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, partisipasi publik menjadi sangat penting dalam setiap tahapan perencanaan,” ujarnya.
Melalui pendekatan ini, Pemprov Kalbar berharap pembangunan tahun 2027 mampu memperkuat pemerataan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. (*)
