News  

AJI Jakarta bersama AJI Pontianak Sukses Gelar Nobar dan Diskusi Film ‘Di Balik Ilusi Tembakau’

diskusi yang terbuka dan berbasis data penting untuk mendorong pemahaman yang lebih utuh di tengah beragam narasi yang berkembang, terutama soal industri tembakau

FOTO BERSAMA - Ketua AJI Pontianak Rivaldi Ade Musliadi saat berfoto bersama para perserta dan pemantik diskusi nonton bareng Film Dokumenter "Di Balik Ilusi Tembakau" di Hotel Mercure Pontianak Kamis (4/6/2026)

KabarKalimantan.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama AJI Pontianak menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter “Di Balik Ilusi Tembakau” di Pontianak, pada Kamis (4/6/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi jurnalis, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk membedah berbagai dampak konsumsi tembakau, mulai dari aspek kesehatan hingga beban ekonomi yang ditimbulkannya.

Ketua AJI Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi, mengatakan film dokumenter tersebut dihadirkan sebagai sarana memperkaya perspektif publik terhadap isu tembakau yang kompleks.

Menurutnya, diskusi yang terbuka dan berbasis data penting untuk mendorong pemahaman yang lebih utuh di tengah beragam narasi yang berkembang, terutama soal industri tembakau

“Kegiatan hari ini tidak dimaksudkan untuk mengarahkan peserta pada satu pandangan tertentu. Justru kami ingin menghadirkan ruang diskusi yang terbuka, kritis, dan berbasis fakta,” ujar Rivaldi.

Ia berharap forum tersebut dapat memunculkan gagasan baru yang bermanfaat bagi jurnalis maupun para pemangku kepentingan dalam menyikapi persoalan tembakau di Kalimantan Barat (Kalbar).

Baca Juga : Indonesia Masih Memiliki Modal Besarnya, PANCASILA

Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, menyoroti besarnya pengeluaran rumah tangga untuk rokok yang dinilai dapat membebani kondisi ekonomi keluarga, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut konsumsi rokok dapat menghabiskan hingga Rp900 ribu per bulan dari pendapatan keluarga miskin.

Saptiko juga menanggapi anggapan bahwa pajak rokok memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.

“Pajak rokok itu hanya Rp20 miliar saja, kecil. Jadi sumbangan untuk pembangunan juga tidak terlalu ikut (signifikan),” ungkapnya.

Terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ia menegaskan bahwa regulasi tersebut bukan ditujukan untuk melarang masyarakat merokok, melainkan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

“Perda ini bukan untuk melarang orang merokok, tetapi mengatur agar asap rokok hanya untuk yang merokok. Jadi yang tidak merokok tidak ikut menghisap asapnya,” jelas Saptiko.

Diskusi kemudian berlanjut dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang mengupas isu tembakau dari berbagai perspektif.

Penulis naskah film Di Balik Ilusi Tembakau, Ambar Arum, menyoroti strategi pemasaran industri rokok yang dinilai semakin menyasar generasi muda. Salah satunya melalui produk dengan varian rasa buah yang dianggap mampu menarik minat anak-anak dan remaja.

“Rokok dengan semua isu ini diwujudkan dalam manusia tuh bahasanya kalau anak muda zaman sekarang ‘red flag banget’,” tegas Ambar.

Menurutnya, kemasan dan cita rasa tertentu membuat rokok tampak sebagai sesuatu yang biasa di mata anak-anak apalagi dengan maraknya marketing yang dilakukan perusahaan rokok dengan menampilkan kesan yang colourful dan enjoyable.

“Menganggap itu barang yang normal, rokok mungkin dianggapnya jadinya sama dengan permen,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Antonius Decky, menegaskan pentingnya penguatan regulasi di tingkat daerah sebagai landasan upaya edukasi kepada masyarakat.

“Kita mendorong teman-teman di dinas kesehatan kabupaten/kota agar peraturan ini bisa lagi lebih giat dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya merokok, tentunya harus ada kekuatan hukum terutama melalui Perda,” ujar dokter Antonius Decky.

Pandangan serupa disampaikan Tubagus Haryo Karbiyanto dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Ia menilai Indonesia saat ini menghadapi situasi yang memerlukan langkah-langkah denormalisasi terhadap kebiasaan merokok yang selama ini dianggap lumrah.

“Ilusi tembakau itu bekerja saat dampak kesehatan, beban ekonomi, dan manipulasi industri tampak seperti hal biasa. Yang dilakukan saat ini adalah sedang melakukan denormalisasi terhadap hal yang dianggap biasa tadi,” kata Tubagus.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi kebijakan publik agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan industri tembakau.

Dari perspektif ekonomi, akademisi Universitas Tanjungpura, Erni Panca Kurniasih, menilai kontribusi industri tembakau perlu dilihat secara menyeluruh dengan memperhitungkan biaya sosial dan kesehatan yang ditimbulkannya.

“Faktanya menunjukkan bahwa ternyata biaya sosial dan biaya kesehatan yang dikeluarkan melebihi dari keuntungan itu, maka pemerintah boleh mempertimbangkan diversifikasi dari industri olahan tembakau,” paparnya.

Ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pengembangan produk turunan tembakau yang memiliki nilai tambah lebih besar, seperti untuk kebutuhan kesehatan maupun kecantikan.

Kegiatan tersebut juga memberikan kesan mendalam bagi para peserta. Salah satunya Jimmy, yang mengaku sedang menjalani proses berhenti merokok. Ia mengatakan film yang ditayangkan semakin memperkuat tekadnya untuk meninggalkan kebiasaan tersebut.

“Setelah nonton film ini, memang semakin memantapkan diri saya untuk terus melanjutkan berhenti merokok. Yang awalnya motivasi saya hanya faktor ekonomi dan kesehatan, ternyata setelah nonton film ini ada banyak faktor lain yang semakin memantapkan saya,” pungkas Jimmy. (*)