KabarKalimantan.id — Pemerintah memastikan akan merealisasikan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi golongan tertentu pada akhir tahun 2025. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat dan mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bagi jutaan warga yang sempat menunggak.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta.
“Kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan akan direalisasikan pada akhir tahun ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan melunasi tunggakan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang kehilangan perlindungan kesehatan,” ujar Cak Imin.
Menurutnya, peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan akan diminta melakukan registrasi ulang agar status kepesertaan mereka kembali aktif. Setelah registrasi, peserta bisa kembali memanfaatkan layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS.
Kebijakan ini difokuskan kepada golongan peserta tertentu, terutama peserta mandiri yang akan beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) — peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.
“Pemerintah ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memang layak mendapatkan keringanan,” tambahnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan. Dana tersebut akan digunakan untuk menutup tunggakan peserta dan menjaga stabilitas layanan kesehatan nasional agar tetap berjalan optimal.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan serta memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat kembali memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.
