KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menuturkan keberadaan buruh merupakan nadi utama penggerak ekonomi daerah.
Oleh karena itu, dirinya menilai isu kesejahteraan pekerja menjadi “harga mati” yang tidak bisa ditawar dalam setiap kebijakan pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026, yang mengusung tema “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan”.
Menurut Norsan, buruh bukan sekadar tenaga produksi, tetapi kekuatan yang menjaga roda ekonomi Kalimantan Barat tetap berjalan, mulai dari sektor pertanian hingga industri.
Baca juga : Gubernur Ria Norsan Tegaskan Komitmen Perkuat Kesejahteraan Pekerja
“Buruh adalah nadi ekonomi kita. Setiap tetes keringat mereka harus dihargai dengan kehidupan yang layak dan kepastian masa depan,” tegasnya.
Ia menegaskan, dalam setiap pengambilan kebijakan, aspek kemanusiaan dan kesejahteraan pekerja harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar angka dalam perhitungan ekonomi.
“Saat saya menandatangani kebijakan, yang saya pikirkan bukan angka, tapi kehidupan keluarga mereka. Saya tidak ingin ada buruh yang sudah bekerja keras tapi masih takut dengan masa depan,” ujarnya.
Sebagai bentuk perlindungan dasar, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.050.000.
Namun demikian, Norsan mengakui angka tersebut masih perlu terus disesuaikan dengan kondisi riil dan dinamika ekonomi di lapangan.
Ia juga mengajak seluruh elemen ketenagakerjaan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menghapus sekat dan membangun kolaborasi demi menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.
“Hari ini bukan sekadar peringatan, tetapi momentum memastikan keadilan benar-benar dirasakan semua pekerja, dari ladang hingga pabrik,” tegasnya.
Norsan berharap semangat solidaritas yang diusung dalam May Day 2026 dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada buruh, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan. (*)
