KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, anggaran BTT telah digeser untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana yang memerlukan respons cepat.
Hal tersebut disampaikan Norsan usai mengikuti rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (8/9/2026).
“Kita sudah dari dana BTT. Dana BTT itu kita geser dulu untuk penanggulangan kegiatan ini,” kata Norsan.
Baca Juga : Norsan Fokuskan APBD Perubahan 2026 untuk Perkuat Penanganan Karhutla dan Pelayanan Publik
Menurutnya, penggunaan dana BTT menjadi salah satu langkah pemerintah agar penanganan karhutla dan dampaknya tidak harus menunggu seluruh proses perubahan APBD selesai.
“Walaupun belum ke APBD perubahan, mungkin dalam waktu dekat ke APBD perubahan, namun insyaallah kita sudah bisa menggunakan dana ini,” ujarnya.
Norsan menegaskan, penanganan bencana menjadi prioritas pemerintah karena kondisi karhutla masih berdampak terhadap masyarakat di berbagai sektor.
“Dana BTT khusus dana untuk penanggulangan bencana,” tegasnya.
Selain persoalan karhutla, rapat Forkopimda juga membahas sejumlah dampak lanjutan yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk ancaman terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.
Norsan sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah permukiman mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut diperparah dengan kualitas air ledeng yang di beberapa lokasi mulai terasa asin.
Untuk membantu masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dalam mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.
“Pemerintah juga mendukung mereka untuk bergerak memberikan masyarakat air bersih,” katanya.
Dengan dukungan anggaran BTT, Pemprov Kalbar berharap penanganan karhutla dan dampak bencana lainnya dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terlayani di tengah kondisi darurat. (*)
