KabarKalimantan.id – Pengendalian inflasi Kalimantan Barat sepanjang 2025 dinilai berhasil dan masuk zona hijau nasional. Dengan tingkat inflasi sebesar 2,04 persen dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) 2,01 persen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan menjelang pergantian tahun.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan pusat secara virtual dari Ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar, Senin (29/12/2025).
Rakor tersebut membahas evaluasi pengendalian inflasi nasional tahun 2025 sekaligus strategi kolaboratif pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan memasuki tahun 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Ia meminta seluruh daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar stabilitas pasokan, distribusi, dan keamanan rantai pasok pangan dapat terjaga secara terukur dan berbasis data.
Baca Juga : Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan Maknai Natal untuk Perkuat Toleransi
“Kestabilan pasokan dan harga harus menjadi prioritas utama. Negara harus benar-benar hadir dan dirasakan sampai ke meja makan masyarakat,” tegas Wamendagri.
Ia menambahkan, seluruh capaian positif selama 2025 harus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara berbagai kendala perlu dijadikan bahan evaluasi bersama agar pengendalian inflasi di 2026 berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketersediaan pangan nasional hingga akhir tahun dalam kondisi aman. Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong langkah konkret seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan.
“Pemerintah menebalkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan serta melakukan intervensi pada komoditas tertentu, termasuk beras premium dan Minyak Kita, agar akses pangan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyatakan Kalimantan Barat berada dalam posisi yang relatif aman dibandingkan sejumlah provinsi lain. Berdasarkan data nasional, IPH Kalbar tercatat jauh lebih rendah dibandingkan NTB yang mencapai 8,62 persen maupun DKI Jakarta di angka 5,10 persen.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berada di zona hijau dengan inflasi yang terkendali. Kami optimistis dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan stok pangan mencukupi bagi masyarakat menjelang pergantian tahun,” kata Norsan.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalbar terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah di berbagai kabupaten dan kota, serta melakukan monitoring langsung ke pasar rakyat untuk memantau pergerakan harga komoditas pokok. Berdasarkan data Kantor Staf Kepresidenan, harga beras di Kalbar tercatat mengalami penurunan dari Rp14.524 menjadi Rp14.512 per kilogram pada bulan ini.
“Kami tidak boleh lengah. Koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat agar inflasi daerah tetap terkendali,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk menjaga harga pangan di tingkat konsumen agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) serta melarang praktik spekulasi harga. Ia memastikan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, Bapanas, Bulog, hingga pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat guna menjaga pasokan pangan tetap aman di tengah tantangan cuaca dan curah hujan yang tinggi. (*)
