KabarKalimantan.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Kartoyo menutup kegiatan reses masa sidang ke-3 Tahun 2025 di Desa Sungai Paring, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu (8/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Kartoyo menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang umumnya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan, penerangan, dan penanganan banjir akibat sistem irigasi yang tidak berfungsi optimal.
Dalam dialog bersama warga, Kartoyo menyoroti usulan masyarakat terkait perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Sungai Kupang – Singakarsa – Simpang Tiga Kompi, termasuk perbaikan jembatan di jalur tersebut. “Masyarakat meminta agar ruas jalan itu mendapat perhatian karena merupakan akses penting antarwilayah,” ujar Kartoyo.
Selain perbaikan jalan, warga juga mengeluhkan minimnya penerangan dan rambu lalu lintas di jalur Hulu Sungai Selatan menuju Margasari. Kondisi tersebut disebut kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. “Tadi Kepala Desa Sungai Paring juga menyampaikan perlunya lampu jalan dan rambu-rambu karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di sana,” katanya.
Kartoyo juga menyoroti genangan air di kawasan belakang RT 3 Desa Sungai Paring, yang telah menenggelamkan sekitar 200 hektare lahan produktif warga. Lahan tersebut, yang sebelumnya digunakan untuk berkebun dan bertani, kini tidak lagi bisa dimanfaatkan akibat luapan air dari ujung Irigasi Amandit.
“Ternyata efek dari ujung irigasi Amandit, airnya meluap ke wilayah Desa Sungai Paring. Lahan warga di belakang RT 3 tenggelam, jadi tidak bisa digarap lagi. Kami berharap ada solusi dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), dan mudah-mudahan juga bisa diusahakan oleh Pak Gubernur,” jelasnya.
Menutup kegiatan, Kartoyo memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke tingkat pembahasan selanjutnya. Ia berkomitmen mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk persoalan irigasi dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk penanganan infrastruktur jalan.
“Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti. Saya akan mendorong adanya RDP agar setiap persoalan mendapat solusi konkret,” tegasnya.
Kartoyo berharap hasil reses kali ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. “Reses bukan hanya forum serap aspirasi, tapi juga komitmen untuk memastikan suara rakyat diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” tutupnya.
