KabarKalimantan.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rahman, menegaskan kembali komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat perbatasan saat melaksanakan reses masa sidang III tahun 2025 di dua titik, yakni Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, pada Selasa (7/10/2025).
Dalam agenda tersebut, Alpiya berdialog langsung dengan warga guna mendengar berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan ekonomi di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan–Kalimantan Timur.
“Reses ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi kesempatan nyata bagi kami untuk menyerap aspirasi masyarakat di akar rumput dan memastikan suara mereka sampai ke meja pembahasan di DPRD,” ujar Alpiya.
Soroti Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar Warga
Salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat adalah kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir saat hujan deras akibat minimnya sistem drainase. “Ini harus menjadi perhatian serius. Hujan satu hari saja sudah bisa menimbulkan genangan air yang mengganggu aktivitas warga dan arus logistik,” tegas Alpiya.
Selain perbaikan jalan dan jembatan, warga juga mengusulkan bantuan bibit perkebunan, mesin pencacah rumput untuk peternak, serta kemudahan akses pupuk bersubsidi. Menurut Alpiya, aspirasi tersebut relevan dengan karakteristik ekonomi masyarakat setempat yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan.
“Pamukan Barat adalah daerah perkebunan. Dukungan terhadap petani dan peternak harus menjadi prioritas agar produktivitas ekonomi masyarakat bisa meningkat,” jelasnya.
Perbatasan Kalsel–Kaltim Butuh Perhatian Khusus
Warga juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Desa Bungkukan yang kerap menyebabkan kecelakaan, serta mengusulkan pembangunan zona selamat sekolah (ZoSS) di kawasan padat pelajar. Selain itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memperindah gerbang utama perbatasan Kalimantan Selatan sebagai simbol wajah daerah.
Tak hanya itu, sejumlah usulan sosial turut mengemuka, seperti pengadaan kendaraan pengangkut sampah, fasilitas olahraga, peningkatan layanan kesehatan, serta harapan agar perusahaan lokal maupun asing yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan kontribusi sosial nyata bagi masyarakat sekitar.
Dukung Pemekaran Kabupaten Kambatang Lima
Isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima juga kembali mencuat sebagai aspirasi kuat warga perbatasan. Alpiya menegaskan, meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, perjuangan menuju terbentuknya kabupaten baru tidak boleh berhenti.
“DPRD Kalsel melalui Komisi I telah membahas dan menyatakan dukungan penuh terhadap pemekaran Kabupaten Kambatang Lima. Walaupun masih ada moratorium, semangat memperjuangkan pemekaran harus terus dijaga,” ujarnya.
Komitmen DPRD untuk Menindaklanjuti Aspirasi
Menutup kegiatan, Alpiya Rahman memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa ke tingkat pembahasan provinsi. Ia menegaskan bahwa DPRD Kalsel memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan suara masyarakat, terutama di daerah perbatasan.
“Inilah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Suara masyarakat perbatasan harus benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat provinsi,” pungkasnya.
