KabarKalimantan.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, langsung menemui ratusan massa aksi dari asosiasi supir truk ekspedisi dalam aksi damai yang digelar di Bundaran Mayor Alianyang, Kamis (16/10/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap kelangkaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar subsidi, yang sangat mengganggu sektor logistik dan distribusi barang di seluruh wilayah Kalbar.
Dalam tanggapannya, Krisantus menyambut baik aspirasi para supir dan berjanji akan segera mengambil langkah konkret.
“Pemerintah Provinsi tentu menyambut baik aspirasi ini, dan kita akan memberikan instruksi serta imbauan kepada Pertamina agar segera menertibkan distribusi BBM,” ungkap Krisantus.
Krisantus menegaskan bahwa Pemprov Kalbar akan mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) paling lambat dalam waktu satu minggu ke depan. Instruksi tersebut mencakup beberapa poin penting, di antaranya:
• Penertiban distribusi BBM di seluruh SPBU.
• Penataan jalur antrean BBM khusus untuk kendaraan ekspedisi guna menghindari konflik.
• Penerapan sanksi bertahap bagi SPBU yang melanggar aturan, mulai dari peringatan, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional.
“Kita akan beri sanksi tegas bagi SPBU yang tidak mengikuti aturan, karena kita ingin BBM ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan ke kelompok tertentu,” tegasnya.
Salah satu fokus utama yang disoroti oleh Pemprov adalah dugaan praktik mafia BBM yang selama ini bermain dalam distribusi solar bersubsidi. Krisantus mengakui bahwa informasi mengenai kecurangan di SPBU sudah ramai dibahas, bahkan berpotensi menimbulkan insiden yang tidak diinginkan.
“Kita tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia-mafia solar yang mengambil keuntungan pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas,” ucapnya.
Menanggapi keberadaan pelangsir (pengecer BBM dalam jumlah besar) yang kerap menjadi pemicu antrean dan kelangkaan di SPBU, Wakil Gubernur Kalbar mengungkapkan adanya dilema di lapangan. Ia mengakui bahwa praktik tersebut secara aturan sebenarnya tidak boleh dilakukan.
“Sebenarnya pelangsir ini tidak boleh. Tapi mereka juga mencari nafkah, dan di lapangan ada saling pengertian dengan para supir. Namun, kita tidak ingin pelangsir lebih dominan daripada ekspedisi yang membawa barang ke daerah,” terangnya, menyoroti kompleksitas masalah ekonomi di tingkat bawah.
Pria yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ini mengimbau kepada masyarakat, khususnya para supir ekspedisi, untuk tidak ragu melaporkan SPBU yang terbukti nakal atau melakukan penyelewengan distribusi BBM.
“Laporkan langsung ke Pertamina atau aparat penegak hukum. Lebih baik ke penegak hukum agar bisa segera ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tutup Krisantus, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi.
