KabarKalimantan.id – Serangkaian insiden keracunan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) memicu respons cepat dari Pemerintah Provinsi Kalbar. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar, Agus Kurniawi, untuk mendalami permasalahan ini.
Pertemuan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar pada Sabtu (27/9/2025), menunjukkan keseriusan Pemprov Kalbar dalam menangani isu keamanan pangan yang menyangkut siswa-siswi penerima program.
Gubernur Norsan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang terjadi, khususnya di Kubu Raya (Rasau Jaya), Kayong Utara, dan kasus terbaru di Ketapang (Benua Kayong), di mana dilaporkan masih ada korban yang dirawat di rumah sakit.
“Kami memanggil Bapak Agus Kurniawi selaku Kepala BGN Regional Kalbar untuk berkoordinasi terkait adanya keracunan MBG di beberapa wilayah. Kita harus meminta pertanggungjawaban dari penyedia makanan tersebut,” tegas Gubernur Ria Norsan usai pertemuan.
Fokus Utama: Evaluasi Menyeluruh dengan Mitra dan Stakeholder
Tindak lanjut dari pertemuan awal ini, Gubernur Ria Norsan menyatakan akan segera menggelar pertemuan dengan seluruh mitra pelaksana MBG yang ada di Kalbar. Tujuannya adalah menyatukan persepsi dan melakukan evaluasi menyeluruh guna memperbaiki segala kekurangan dalam proses pelaksanaan program.
Evaluasi akan berfokus pada kualitas layanan, terutama standar menu makanan dan kandungan gizi yang disajikan. Langkah ini krusial untuk memastikan program nasional ini berjalan sesuai harapan dan tidak merugikan penerima manfaat.
Pemprov Kalbar Dukung Penuh, Asal Dibarengi Perbaikan Kualitas
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung penuh Program MBG. Program ini merupakan bagian dari visi “Astacita” yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami kan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, mau tidak mau, disuruh atau tidak, kita tetap harus mendukung,” jelasnya.
Namun, dukungan tersebut disertai dengan penekanan bahwa perbaikan mendasar pada pelaksanaan di lapangan harus segera dilakukan. Integritas dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Tiga Poin Krusial yang Wajib Dibenahi Segera
Gubernur Norsan meminta Koordinator MBG Kalbar untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Kalbar agar setiap kekurangan di lapangan dapat segera dicari solusinya bersama. Gubernur menyoroti tiga poin krusial yang harus diperbaiki:
1. Gizi dan Kebersihan (Higienitas): Kualitas gizi dan kebersihan makanan harus menjadi prioritas utama. Standar higienitas makanan wajib diterapkan secara ketat untuk mencegah terulangnya insiden keracunan.
2. Jarak Tempuh dan Logistik: Waktu dan jarak pengantaran makanan dari setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) harus diperhitungkan secara cermat. Perhitungan logistik yang matang penting untuk memastikan makanan tidak basi saat sampai di tangan penerima.
3. Koordinasi Ahli Gizi: Pemprov Kalbar menyatakan kesiapan untuk membantu menyediakan tenaga ahli gizi dari Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jika pihak BGN atau mitra pelaksana mengalami kekurangan.
“Yang penting koordinasi. Kami berharap agar semua stakeholder dapat bekerja lebih baik ke depan dan memastikan insiden keracunan tidak terulang,” pungkas Gubernur. Kesiapan Pemprov Kalbar dalam menyediakan tenaga ahli gizi menunjukkan komitmen daerah untuk menyukseskan program dengan standar keamanan dan kualitas terbaik.
