KabarKalimantan.id – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menargetkan biaya haji tahun 2026 dapat ditekan lebih rendah. Upaya ini dilakukan dengan menutup kebocoran anggaran sekaligus memangkas jumlah kerja sama dengan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan jumlah syarikah yang sebelumnya mencapai delapan kini hanya tersisa dua. Pemangkasan ini berdampak pada penurunan biaya syarikah dari 2.300 riyal menjadi 2.100 riyal per jamaah.
“Kami fokus menutup berbagai kebocoran dan biaya yang tidak perlu. Selama ini, kebocoran diperkirakan mencapai 20–30% atau sekitar Rp5 triliun dari total biaya penyelenggaraan haji sekitar Rp17 triliun,” ungkap Dahnil.
Selain efisiensi kerja sama, pemerintah juga akan melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengawasi secara langsung proses penyelenggaraan haji, mulai dari pengadaan hingga distribusi layanan.
Dahnil menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan Kementerian Haji dan Umrah dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar biaya haji bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan jamaah.
“Kami optimis, biaya haji 2026 dapat kembali diturunkan sesuai arahan Presiden,” tambahnya.
Dengan adanya upaya efisiensi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 bisa lebih transparan, akuntabel, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
