KabarKalimantan.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi meluncurkan Tim Inspeksi Gabungan guna memperkuat pengawasan standar ketenagakerjaan di sektor perikanan. Inisiatif strategis yang diluncurkan pada Selasa (9/9/2025) di Kota Tarakan ini bertujuan menjamin perlindungan dan kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong kemajuan industri perikanan daerah.
Gubernur Kaltara H. Zainal A Paliwang menegaskan bahwa sektor kelautan merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi daerah. “Bersama-sama, kita dapat mentransformasi sektor perikanan Kaltara, yang mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan martabat, keselamatan, dan kesempatan bagi semua nelayan,” ujarnya.
Kaltara dikenal memiliki kekayaan laut yang melimpah dengan lebih dari 16.400 nelayan dan 11.117 kapal penangkap ikan. Kehadiran Tim Inspeksi Gabungan diharapkan mampu memastikan para nelayan memperoleh hak-haknya, termasuk keselamatan kerja di atas kapal.
Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/295/2025 dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Tugas utamanya meliputi: memperkuat regulasi ketenagakerjaan, melakukan inspeksi rutin, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi.
Peluncuran ini merupakan bagian dari Program Ship to Shore Rights yang didukung Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Uni Eropa (UE), sekaligus selaras dengan Nota Kesepahaman Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Apresiasi disampaikan Diego Rei, Spesialis Pasar Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan ILO. “Pembentukan Tim Pengawasan Bersama ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan ILO, 1947 (No. 81). Kami berharap langkah ini mempercepat kemajuan menuju pekerjaan layak bagi semua, khususnya di sektor perikanan,” ucapnya.
Dukungan juga datang dari Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. “Uni Eropa bangga mendukung Indonesia dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi nelayan serta mendorong ekonomi biru yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Tim Inspeksi Gabungan dijadwalkan mengikuti pelatihan intensif mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pelabuhan Perikanan Tarakan.
Langkah ini menegaskan keseriusan Pemprov Kaltara dalam menghadirkan industri perikanan yang maju, berdaya saing, dan menyejahterakan nelayan.
