KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Gubernur Harum, menyatakan optimisme bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kaltim akan kembali meningkat.
Keyakinan itu disampaikan usai menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut menjadi forum penting bagi para gubernur membahas isu menurunnya alokasi DBH dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025. Menurut Harum, Menteri Keuangan saat ini sedang melakukan analisis dan evaluasi mendalam terhadap data DBH, sekaligus menyiapkan potensi penyesuaian melalui APBN Perubahan.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Harum usai pertemuan.
Gubernur Harum mengungkapkan, sebelumnya Kalimantan Timur menerima DBH sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun, namun tahun ini mengalami penurunan tajam menjadi sekitar Rp1,6 triliun. Ia menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sepatutnya memperoleh perhatian dan porsi lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” tambah Harum.
Dalam pertemuan yang dihadiri hampir seluruh gubernur se-Indonesia itu, isu penurunan DBH menjadi sorotan utama. Para kepala daerah menilai, turunnya alokasi pendapatan daerah berpotensi menghambat proyek strategis dan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.
Diskusi tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan visi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, agar pengelolaan anggaran dapat berjalan efektif dan berkeadilan.
“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” tutup Harum.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap hasil evaluasi Kementerian Keuangan dapat membawa kabar baik bagi daerah penghasil sumber daya alam, sekaligus memperkuat kontribusi Kaltim terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
