KabarKalimantan.id — Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa kebijakan pemberlakuan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) bagi mitra penyedia makanan tidak cukup efektif untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
Menurut Irma, aturan SLHS justru berpotensi menimbulkan masalah baru karena rawan disalahgunakan.
“Sertifikat SLHS rawan diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ini bukan solusi jangka panjang,” ujarnya di Jakarta.
Irma menekankan perlunya reformasi besar-besaran di Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan lebih banyak ahli gizi dalam jajaran pengambil kebijakan. Hal ini dinilai penting agar standar gizi dan keamanan makanan benar-benar terjamin, bukan hanya formalitas administratif.
Selain itu, DPR juga mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk turun langsung mengawasi dapur MBG. Pengawasan di lapangan dianggap jauh lebih penting dibanding hanya memeriksa kelengkapan dokumen.
Sebelumnya, sebagai bagian dari evaluasi, BGN mewajibkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat SLHS serta memastikan chef yang bertugas telah bersertifikasi.
Namun, DPR menilai langkah tersebut belum cukup kuat untuk mencegah kasus keracunan berulang. “Yang kita butuhkan adalah pengawasan nyata, bukan hanya kertas administrasi,” tegas Irma.
Kritik ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal: meningkatkan gizi anak Indonesia tanpa mengorbankan kesehatan mereka.
