KabarKalimantan.id – Polemik terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sedikitnya 70 kasus gangguan kesehatan dengan total korban hampir 6.000 orang sejak program ini berjalan.
Menyikapi hal tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai perlu ada perbaikan mendasar dalam pengelolaan MBG. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengusulkan agar dapur MBG ditempatkan langsung di sekolah-sekolah untuk meminimalisasi risiko sekaligus mempercepat distribusi makanan.
“Proses persiapan hingga distribusi terlalu panjang dan memakan waktu. Kalau dapur ada di sekolah, ini akan lebih efisien dan aman, seperti yang dilakukan beberapa negara lain,” ujar Said dalam keterangannya.
Saat ini, sistem produksi dan distribusi MBG masih bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG bisa memproduksi hingga 3.000 paket MBG untuk disalurkan ke berbagai sekolah.
Tercatat ada sekitar 7.200 SPPG di seluruh Indonesia. Namun, banyak di antaranya tidak memiliki fasilitas memadai, terutama ruang penyimpanan berpendingin berkapasitas besar yang sangat penting untuk menjaga kualitas bahan makanan.
Said juga mengusulkan agar kapasitas produksi SPPG dikurangi maksimal 1.000 paket MBG per unit. Sementara itu, kebutuhan sisanya dapat dipenuhi melalui dapur yang langsung berada di sekolah. Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas makanan, tetapi juga dapat mengurangi potensi terjadinya keracunan massal.
Usulan DPR ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah agar tujuan utama program MBG—yakni meningkatkan gizi anak Indonesia—dapat berjalan tanpa mengorbankan kesehatan.
