KabarKalimantan.id – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyatakan kekecewaannya terhadap respons PT Angkasa Pura II Cabang Supadio terkait upaya Pemkab Kubu Raya memperindah dan menerangi area sekitar bandara. Sujiwo bahkan memberikan tantangan terbuka kepada pihak Angkasa Pura.
“Kalau pun punya aset tapi enggak dirawat, bikin sakit mata kita melihatnya, ya. Mohon kiranya kalau pengin kerja sama yang baik, kita kerja sama, kita kolaborasi. Dan kalau kita bicara tentang untung ruginya, jujur Kabupaten Kubu Raya sangat dirugikan,” kata Sujiwo, Rabu (7/10/25).
Sujiwo secara tegas mempersilakan Angkasa Pura II untuk mengambil langkah ekstrem. “Bagi saya enggak ada masalah. Silakan kalian bongkar saja aset-aset yang ada di wilayah kerja kami,” tantangnya.
Sujiwo mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merasa sangat dirugikan, terutama karena keberadaan Radar Pandu milik pihak bandara yang membatasi pengembangan investasi di wilayahnya.
“Mohon maaf, saya harus sampaikan, dengan keberadaan radar pandu, investasi di Kabupaten Kubu Raya sangat terhambat. Orang mau bikin apartemen dengan lantai di atas 20 lantai enggak bisa, gagal. Orang mau bangun mal yang lantainya di atas 10 lantai enggak bisa. Orang mau bangun hotel juga demikian, karena ada aturan gara-gara ada radar pandu itu,” jelasnya.
Sujiwo menambahkan bahwa kontribusi pendapatan yang diterima Kubu Raya dari keberadaan bandara sangat minim, hanya dari parkir dan pajak restoran.
Bupati menegaskan bahwa pemasangan lampu hias dan pengecatan tugu Supadio murni dilakukan untuk menjawab keinginan publik yang merasa area tersebut gelap dan kusam. Ia bahkan rela datang ke lokasi saat hujan demi publik tahu komitmen Pemkab.
“Sekali lagi, kalau memang Angkasa Pura II merasa keberatan, ya silakan dibongkar saja aset-aset yang ada di sini,” tegas Sujiwo, mengarahkan pernyataan ini secara khusus kepada PT Angkasa Pura II.
Kekecewaan ini juga dirasakan oleh Kepala Desa setempat. Sujiwo mencontohkan minimnya dukungan Angkasa Pura II terhadap desa yang paling terdampak kebisingan bandara.
“Ini termasuk Pak Kades yang salah satu kecewa berat juga dengan keberadaan Angkasa Pura. Bangun kantor desanya dibantu berapa sak? 20 sak dibantu, padahal ini yang terus mendapatkan kebisingan. Mau pinjam lahan untuk PKK menanam juga (susah),” tutup Sujiwo, meminta PT Angkasa Pura II menjadikan hal ini sebagai perhatian serius.
