KabarKalimantan.id — Pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal kembali menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Salah satu proyek strategis yang tengah digarap adalah pembangunan Bandara Mahakam Ulu, yang diyakini dapat membuka keterisolasian wilayah perbatasan paling barat di Kaltim tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai proyek ini sebagai langkah besar untuk mengatasi keterbatasan akses di Mahakam Ulu. Dengan karakteristik geografis yang sulit dijangkau, kehadiran bandara dinilai akan menjadi solusi vital dalam mendukung konektivitas dan percepatan pembangunan daerah.
“Ya, tahun ini difokuskan untuk pembangunan runway dan apron-nya. Anggarannya berasal dari tiga sumber, yaitu Pemkab Mahakam Ulu, Pemprov Kaltim, dan juga dari APBN,” ujar Ekti saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Pemprov Kaltim sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp40 hingga Rp45 miliar pada tahun anggaran 2025 untuk proyek ini. Dana tersebut akan digunakan untuk menunjang tahap awal pembangunan bandara yang ditargetkan mampu mengakomodasi pesawat kecil hingga menengah.
Namun demikian, Ekti mengakui bahwa pembangunan Bandara Mahulu menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi teknis dan administrasi. Ia mengungkapkan bahwa saat ini dokumen penting seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam tahap penyusunan.
“Tadinya ini ditangani Dinas Perhubungan, tapi karena tidak ada nomenklaturnya, akhirnya dialihkan ke Dinas Cipta Karya. Peralihannya baru dua hari lalu,” jelasnya.
Perubahan penanggung jawab teknis ini berdampak pada jadwal pengerjaan proyek. Diperkirakan proses penyusunan dokumen memakan waktu hingga dua bulan, disusul dua bulan berikutnya untuk proses tender. Meski begitu, Ekti berharap timeline tersebut bisa dipercepat.
“Kalau bisa dipercepat, ya lebih baik. Kita ingin proses tender bisa dilakukan sebelum empat bulan,” ujarnya optimistis.
Politikus dari Partai Gerindra itu menambahkan bahwa pembangunan Bandara Mahulu tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi menyangkut aspek sosial dan strategis yang lebih luas. Menurutnya, keberadaan bandara akan mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, meningkatkan ekonomi lokal, hingga memperkuat posisi strategis Kaltim di wilayah perbatasan.
Ia memastikan, DPRD Kaltim bersama Pemprov dan Pemkab Mahulu akan melakukan pengawasan ketat terhadap proyek tersebut. Rencananya, sinergi lintas pemerintahan itu akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Kaltim dan Bupati Mahakam Ulu yang kini tengah disusun.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini soal membuka isolasi, meningkatkan mobilitas warga, mempercepat pertumbuhan ekonomi, bahkan memperkuat pertahanan wilayah perbatasan,” tegas Ekti.
Jika sesuai rencana, Bandara Mahulu akan menjadi tonggak sejarah kemajuan wilayah Mahakam Ulu. Harapannya, bandara ini bisa menjadi titik awal pembangunan berkelanjutan yang menjawab kebutuhan masyarakat daerah terpencil, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kaltim.
