KabarKalimantan.id – Tantangan besar terkait kesejahteraan perumahan masih menjadi perhatian utama di Kabupaten Landak. Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengungkapkan bahwa berdasarkan data per 15 Agustus 2025, tercatat sebanyak 6.101 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sengah Temila menjadi wilayah dengan jumlah RTLH terbanyak, mencapai 1.070 unit, diikuti oleh Kecamatan Mempawah Hulu dengan 923 unit.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Karolin saat menyerahkan secara simbolis Bantuan Perbaikan RTLH di dua dusun di Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, pada Selasa (14/10/2025).
Meskipun Pemerintah Kabupaten Landak telah menyalurkan ribuan unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN, DAK, maupun DAU sejak tahun 2013 hingga 2025, Karolin mengakui bahwa tantangan untuk mengatasi RTLH masih sangat besar.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan dan pemutakhiran data perumahan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
“Data yang akurat adalah senjata utama kita untuk menarik perhatian dan bantuan lebih besar, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pihak swasta melalui program CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan),” tegas Karolin, menggarisbawahi pentingnya validasi data yang mutakhir.
Dalam kesempatan penyerahan bantuan, Karolin juga memberikan pesan khusus kepada para penerima dana perbaikan RTLH. Penerima diminta untuk menggunakan dana bantuan sebesar Rp30 juta tersebut dengan bijak dan tepat sasaran.
“Dana ini adalah amanah. Gunakanlah untuk memperbaiki komponen utama rumah seperti fondasi, sloof, kolom, ring balok, dinding hingga atap, agar rumah menjadi kuat dan layak huni,” pesannya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bergotong royong dalam melaksanakan program perbaikan rumah ini demi mewujudkan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat Landak.
“Mari kita wujudkan semangat peduli rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Libatkan swadaya masyarakat serta alokasikan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk membangun rumah rakyat,” tutup Karolin.
