KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan turut serta dalam rapat kerja pemerintah daerah Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 di Kota Singkawang. Pada agenda tersebut Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugiyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto yang berlangsung di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Singkawang, Kamis (13/11/2025).
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 Tahun 2025, dengan mengusung tema “Pemerintah Daerah dan Hak Asasi Manusia: Dari Komitmen ke Implementasi.”
Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas kehadiran kedua wakil menteri beserta rombongan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang, kota yang dikenal luas sebagai salah satu Kota Paling Toleran di Indonesia.
“Kalimantan Barat adalah miniatur Indonesia. Kita hidup berdampingan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya, namun justru di sinilah kekuatan kita. Toleransi, saling menghormati, dan gotong royong adalah nilai-nilai yang harus kita jaga dan wariskan,” ujarnya.
Baca Juga : Desak Pemindahan Aktivitas Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Dwikora Pontianak
Menurut Gubernur, hak asasi manusia sejatinya bukan hanya persoalan regulasi dan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana manusia diperlakukan dengan adil dan bermartabat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Sejumlah indikator sosial-ekonomi pun menunjukkan kemajuan positif.
“Alhamdulillah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai 72,09, meningkat 0,90 poin atau 1,26 persen dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan menurun menjadi 6,16 persen, sementara Gini Ratio berada di 0,316, menandakan pemerataan yang semakin baik,” papar Ria Norsan.
Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan hasil kerja keras bersama seluruh elemen pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta semangat untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.
“Capaian ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan,” tambahnya.
Namun demikian, ia juga menyadari masih banyak tantangan dalam pemajuan HAM di daerah, mulai dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi, konflik sosial di akar rumput, hingga pelayanan publik yang belum sepenuhnya ramah terhadap HAM.
“Rapat kerja ini menjadi ruang refleksi dan langkah konkret bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam pemajuan HAM,” tegas Gubernur.
Ria Norsan menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik berpihak pada prinsip HAM.
“Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi dalam pelayanan yang manusiawi dan bermartabat,” tuturnya. (*)
