KabarKalimantan.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membuka ruang dialog yang hangat dan konstruktif saat menerima audiensi perwakilan serikat pekerja/buruh se-Kalimantan Barat yang berlangsung di Kantor Gubernur, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang lebih harmonis dan berkeadilan.
Dalam suasana dialog yang terbuka, para perwakilan buruh menyampaikan berbagai aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, hingga penguatan peran lembaga tripartit.
Menanggapi hal itu, Norsan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi pekerja secara bertahap dan sesuai regulasi.
Baca Juga ; Bupati Alex Minta Dinas PUTR Jadikan Medsos Jembatan Komunikasi ke Masyarakat
“Dialog seperti ini penting untuk memastikan kita berjalan bersama. Pemerintah, pekerja, dan pengusaha memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi agar tetap berimbang antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan usaha.
Menurutnya, hubungan industrial yang sehat harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, bukan melalui sekat atau jarak antar pihak.
Norsan juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam dunia kerja, termasuk dalam proses pembinaan tenaga kerja.
“Yang kita dorong adalah pendekatan yang manusiawi, ada komunikasi, ada proses, sehingga pekerja merasa aman dan dihargai,” katanya.
Selain itu, ia turut mendorong perusahaan untuk memberikan kepastian dan kejelasan bagi pekerja, terutama mereka yang telah menunjukkan loyalitas dan kinerja dalam jangka waktu tertentu.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Serikat Buruh Kalbar Suherman menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara buruh dan pemerintah.
“Kami ingin membangun dialog yang harmonis dan bermartabat, bukan sekadar menyampaikan tuntutan,” ujarnya.
Ia berharap ke depan momentum peringatan Hari Buruh dapat dikemas lebih inklusif melalui kegiatan yang memperkuat kebersamaan, seperti dialog tripartit, hiburan, hingga apresiasi bagi pihak yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja.
Audiensi ini mencerminkan upaya bersama untuk menghadirkan hubungan industrial yang lebih seimbang, dengan menempatkan dialog sebagai jembatan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Barat. (*)












