KabarKalimantan.id – Kondisi Jembatan Benipis di Dusun Karang Kumpang, Desa Tanjung Medan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Jembatan yang merupakan akses utama penghubung bagi masyarakat dari Desa Tanjung Medan, Pangkalan Teluk, dan Mensubang menuju pusat kota Ketapang ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Akses vital ini menjadi satu-satunya jalur bagi ribuan warga untuk mencapai fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat kegiatan ekonomi di Kota Ketapang. Kerusakan tidak hanya terjadi pada jembatan yang tak memiliki pengaman di sisi kanan-kiri, tetapi juga pada jalan penghubung desa menuju kota yang berubah menjadi “sawah berlumpur” saat musim hujan.
Kepala Dusun Karang Kumpang, Rahmat Hidayat, mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Ketapang. Menurutnya, meskipun perbaikan terakhir sempat dilakukan pada akhir Juli 2025, kerusakan kembali terjadi dan tidak bertahan lama.
“Yang memperbaiki jalan ada bantuan alat dari perusahaan sekitar, dan biaya penimbunan dari PAD. Kalau jembatan, murni swadaya warga. Dari dulu pemerintah daerah hanya janji, tidak ada tindakan nyata,” ujar Rahmat, Rabu (29/10/2025).
Rahmat menambahkan bahwa ketiadaan pengaman di sisi jembatan sangat meningkatkan risiko kecelakaan. Beberapa kasus mobil angkutan hasil kebun dilaporkan terperosok ke sungai akibat kondisi jalan yang licin dan sempit.
“Sekarang rusak lagi, tapi pemerintah kabupaten tetap cuek. Padahal ini satu-satunya akses warga untuk ke rumah sakit di kota,” ungkapnya, menyuarakan kekhawatiran terbesar warga.
Situasi ini turut menarik perhatian publik, termasuk Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang (IMKK). Wakil Ketua IMKK, Ihas, menilai persoalan infrastruktur yang berulang kali rusak di daerah pedalaman ini sebagai bukti nyata dari ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.
“Ini bukan cuma soal jalan atau jembatan, tapi soal keselamatan dan keadilan. Pemerintah harus turun tangan sebelum ada korban jiwa,” tegas Ihas.
Ihas menambahkan bahwa mahasiswa bersama masyarakat akan terus mengawal persoalan ini dan menuntut tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar janji-janji politik.
“Kami tidak ingin menunggu janji lagi. Warga sudah terlalu sering memperbaiki sendiri tanpa hasil yang bertahan lama,” pungkasnya, menandakan kesiapan untuk mengadvokasi masalah ini lebih jauh.
