Kabarkalimantan.id — Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tjhai Chui Mie, tampil sebagai pembicara dalam ajang bergengsi World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2025, yang digelar oleh Gwangju International Centre di Gwangju, Korea Selatan.
Forum internasional ini mempertemukan para pemangku kepentingan global—kepala daerah, akademisi, serta pegiat hak asasi manusia—untuk saling bertukar gagasan mengenai peran kota dalam menjunjung nilai-nilai HAM. Dalam forum tersebut, Tjhai Chui Mie menyampaikan pengalaman Kota Singkawang dalam menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, merawat harmoni sosial, serta menyelesaikan potensi konflik di tengah heterogenitas budaya dan etnis.
“Merupakan kehormatan bagi kami diundang berbicara di forum ini, Sabtu (17/5). Kami membagikan pengalaman tentang bagaimana Singkawang mampu menjaga kerukunan di tengah keragaman yang begitu tinggi,” ungkap Tjhai Chui Mie saat dikonfirmasi pada Minggu.
Capaian Singkawang sebagai kota damai dan inklusif tidak tercipta dalam ruang hampa. Ia lahir dari ikhtiar kolektif antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memelihara nilai toleransi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap martabat setiap warga.
Ketertarikan dunia terhadap Singkawang dalam forum ini tak lepas dari rekam jejak yang mentereng. Kota ini menyandang predikat Kota Konstitusional dari Mahkamah Konstitusi RI pada 2022, dan dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) oleh Setara Institute.
“Singkawang menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekadar bisa dikelola, melainkan dapat menjadi kekuatan utama. Pesan inilah yang kami bawa ke panggung dunia,” tegasnya.
WHRCF 2025 mengusung tema sentral “Peace and Solidarity: Human Rights Cities Acting for Conflict Prevention and Peacebuilding”. Forum ini menggali bagaimana kota-kota yang berpihak pada HAM berkontribusi dalam mencegah konflik dan menumbuhkan budaya damai di akar rumput.
Tjhai menilai forum tersebut sebagai panggung strategis untuk bertukar pemikiran dan metode antarkota dunia dalam memperkuat pilar-pilar hak asasi manusia di tingkat lokal.
“Keterlibatan kami dalam forum ini sekaligus mempertegas posisi Singkawang di mata komunitas internasional sebagai model kota yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan tata kelola berbasis HAM,” pungkasnya.
