KabarKalimantan.id — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) RI resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030, hanya sehari setelah permohonan diajukan.
Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, kepada Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).
Langkah cepat Kemenkum ini mendapat sorotan luas sekaligus apresiasi publik karena dianggap mencerminkan wajah baru birokrasi yang efisien dan responsif, terutama terhadap kebutuhan partai politik.
“Kemenkum kini tengah bertransformasi menuju pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berbasis digital. Kami ingin memastikan semua pihak, termasuk partai politik, mendapatkan layanan yang profesional,” ujar Supratman Andi Agtas.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasinya atas langkah cepat tersebut. Menurutnya, proses penerbitan SK yang hanya membutuhkan waktu satu hari merupakan contoh nyata reformasi birokrasi digital yang tengah dijalankan pemerintah.
“Ini bukti nyata bahwa birokrasi kita bisa bergerak cepat dan efisien. Kinerja Kemenkum layak menjadi inspirasi bagi kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat pelayanan publik,” kata Raja Juli.
Raja Juli juga menegaskan bahwa dengan disahkannya SK kepengurusan baru, PSI kini memasuki fase kebangkitan partai. “SK baru ini menjadi momentum kebangkitan PSI. Kami ingin hadir dengan energi baru, semangat baru, dan tekad kuat untuk memperjuangkan politik bersih dan progresif,” ujarnya.
Meski demikian, terbitnya SK baru ini juga memunculkan pertanyaan publik terkait sosok “J” yang disebut-sebut akan menempati posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Menanggapi hal itu, Raja Juli enggan berkomentar lebih jauh dan menegaskan fokus partai saat ini adalah konsolidasi internal dan pembenahan organisasi.
Kemenkum sendiri menegaskan bahwa percepatan layanan pengesahan partai politik merupakan bagian dari reformasi birokrasi digital nasional, di mana proses administrasi kini dijalankan lebih transparan, akuntabel, dan minim hambatan.
Diketahui, PSI mengajukan permohonan SK pada Kamis (9/10/2025), dan hanya berselang sehari, Kemenkum resmi menyerahkannya kepada pimpinan partai pada Jumat siang.
Langkah cepat tersebut menjadi contoh konkret bagaimana transformasi digital dapat memangkas waktu layanan publik secara signifikan tanpa mengorbankan aspek hukum maupun tata kelola pemerintahan.
Dengan terbitnya SK baru ini, PSI bersiap melangkah ke babak baru politik nasional, membawa semangat reformasi, modernisasi, dan politik bersih dalam tubuh partai.
