KabarKalimantan.id – Penguatan peran perempuan dinilai menjadi kunci dalam mendorong aksi nyata menghadapi krisis iklim, khususnya di tingkat tapak. Materi diskusi itu dibicarakan dalam talkshow bertema “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” yang digelar di Aula Bungur Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dari BEM sejumlah perguruan tinggi di Kota Pontianak serta organisasi masyarakat sipil (CSO).
Perwakilan The Asia Foundation di Indonesia, Hana Satriyo, menyatakan krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan, akses, partisipasi, dan kepemimpinan.
“Krisis iklim tidak dirasakan secara setara, dan perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak. Namun di sisi lain, perempuan juga berada di garis depan dalam menjaga lingkungan dan membangun solusi berbasis komunitas,” ujar Hana.
Baca Juga : Peringati Hari Kartini, TP PKK Kalbar Tekankan Keluarga sebagai Fondasi Pembentukan Karakter
Menurut Hana, pengalaman perempuan di tingkat lokal perlu diangkat menjadi pengetahuan publik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif.
Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memperkuat agenda keadilan iklim yang inklusif.
“Kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim bukan agenda tambahan, tetapi bagian penting untuk menghadirkan perubahan nyata,” katanya.
Sementara itu, Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Hendy Erwindi, memaparkan praktik lapangan yang menunjukkan besarnya kontribusi perempuan dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial.
Di Desa Kalibandung, kata dia, pengelolaan hutan desa seluas 7.255 hektare melibatkan delapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan sekitar 90 persen anggotanya perempuan.
“Keterlibatan perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi faktor utama keberhasilan. Bahkan ada kelompok yang seluruh anggotanya perempuan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, awalnya banyak perempuan merasa tidak percaya diri untuk terlibat. Namun setelah didorong dan diberi ruang, mereka mampu menjadi penggerak utama dalam menjaga hutan dan mengelola sumber daya.
Selain Kalibandung, pendampingan juga dilakukan di Desa Sungai Deras dengan luas perhutanan sosial 527 hektare. Kawasan ini memiliki peran penting sebagai sumber air bagi sejumlah wilayah, sehingga keberlanjutannya harus dijaga.
“Kalau tidak dipertahankan, sumber air akan terdegradasi. Peran masyarakat, terutama perempuan, sangat penting dalam menjaga kawasan tersebut,” katanya.
Dekan Fakultas Kehutanan, Farah Diba, menyebut kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan penanganan perubahan iklim, kemitraan, dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Masyarakat yang sejahtera akan ikut menjaga hutan. Karena itu, penguatan peran perempuan dalam aksi iklim menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia berharap, pengalaman dari Desa Kalibandung dan Sungai Deras dapat menjadi inspirasi, khususnya bagi mahasiswa, dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
Usai talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Fakultas Kehutanan dan JARI Indonesia Borneo Barat sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat.
Diskusi tersebut juga menghadirkan perempuan-perempuan penggerak dari tingkat desa sebagai contoh nyata bahwa perempuan tidak hanya menjadi kelompok terdampak perubahan iklim, tetapi juga bagian dari solusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. (*/Rilis)
