KabarKalimantan.id – Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Ia menegaskan setiap catatan yang muncul dalam proses pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Hal itu disampaikan Hendra saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (5/10/2026).
“Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” kata Hendra.
Baca Juga : UPGRI Pontianak Bantah Keberadaan Prodi Hukum Tata Negara dan Pelantikan Pejabat Baru
Menurutnya, pemeriksaan tidak semestinya dipandang sebatas proses administratif. Hasil pemeriksaan perlu digunakan perangkat daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan belanja sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Hendra juga meminta perangkat daerah menindaklanjuti setiap temuan maupun catatan pemeriksaan secara tepat dan terukur.
“Pemeriksaan ini harus kita jadikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan belanja daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemprov Kalbar, lanjut Hendra, terus mendorong penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Koordinasi antara perangkat daerah dengan pihak pemeriksa juga diperlukan agar proses pemeriksaan hingga tindak lanjut dapat berjalan optimal.
Melalui pemeriksaan kepatuhan tersebut, Pemprov Kalbar berharap pengelolaan belanja daerah semakin tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
